alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek
Terdampak Bendungan Bagong

Warga Sengon dan Sumurup Harapkan Kebijakan Pemkab

Soal Kasasi Ganti Untung Harga Tanah

08 April 2021, 13: 14: 40 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

BENDUNGAN, Radar Trenggalek - Pemerintah desa (pemdes) dan warga Sumurup dan Sengon, Kecamatan Bendungan hanya bisa berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek agar bisa memberikan solusi terkait permasalahan ganti untung yang dinilai terlalu murah. Hal ini setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang membuat mereka kalah akan sengketa permasalahan nilai ganti untung tersebut.

Kepala Desa Sumurup Budianto mengatakan, putusan kasasi dari MA sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. Sebab, tidak ada putusan lain yang bisa membatalkannya, kecuali ada permohonan masyarakat agar dilakukan peninjauan kembali (PK). Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena proses tersebut perlu tambahan bukti-bukti lain. Apalagi semua bukti yang ada telah diberikan masyarakat agar memenangkan proses persidangan. "Karena semua bukti telah kami berikan, sulit rasanya mencari bukti tambahan. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain melaksanakan putusan," katanya.

Dia melanjutkan, kendati demikian, pemdes dan masyarakat pemkab memberikan solusi pemecahan akan masalah yang dialami warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong. Seperti memberikan kemudahan dalam mengakses beberapa bantuan, bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan kesehatan, peternakan, bantuan modal usaha, dan sebagainya. Hal itu merupakan permintaan warga yang terdampak bendungan ketika bupati melakukan sosialisasi dan disetujui. "Tentunya mekanisme bantuan-bantuan tersebut nantinya diatur sesuai peraturan yang berlaku. Namun, kami berharap itu bisa diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong," ungkapnya.

Baca juga: Realisasi Penyempurnaan Gor Mundur dari Jadwal Awal

Itu dilakukan karena pembangunan Bendungan Bagong merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sehingga sebagai warga negara yang baik harus ikut menyukseskannya. Namun, dalam pembangunannya tidak bisa dimungkiri banyak warga yang terdampak kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan karena mayoritas pekerjaan warga yang terdampak adalah petani yang lahannya hilang akibat adanya PSN tersebut. "Artinya, kami berharap adanya bantuan dari pemerintah di luar ganti untung yang diberikan. Sebab, dalam hal ini ada 57 warga yang terdampak," jelasnya.

Senada diungkapkan Kepala Desa Sengon Dwi Yulianto. Menurut dia, memang sejatinya salinan putusan kasasi MA belum ada sehingga belum disosialisasikan ke masyarakat. Namun, keputusannya seperti apa sudah bisa dilihat pada situs resmi MA dari situ tidak ada yang bisa dilakukan selain melaksanakan putusan dan berharap pemkab memberikan solusi terkait permasalahan warga. Sehingga kini pemdes menyiapkan sosialisasi yang tepat agar warga menerimanya. "Jadi kami akan melakukan pendekatan kepada warga sehingga mereka bisa mau menerimanya agar kerukunan yang selama ini terbentuk bisa terjaga," imbuhnya. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news