alexametrics
Senin, 17 May 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek
Kades Tuntut ADD Tidak Disunat

Imbas Refocusing ADD Sebesar Rp 5 M untuk Penanganan Covid-19

09 April 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

MENJELASKAN: Ketua AKD sedang menyampaikan aspirasi agar ADD tidak kena refocusing di aula kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Kamis (8/4).

MENJELASKAN: Ketua AKD sedang menyampaikan aspirasi agar ADD tidak kena refocusing di aula kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Kamis (8/4). (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Asosiasi Kepala Desa (AKD) mendesak Pemkab Trenggalek menuntut pencabutan refocusing anggaran alokasi dana desa (ADD) untuk penanganan Covid-19. Para kepala desa (kades) khawatir dampak refocusing menyebabkan anggaran rumah tangga (ART) lingkup pemerintahan desa (pemdes) menjadi berkurang.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di aula kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek pada Kamis (8/4), ADD awal senilai Rp 101 miliar (M), tapi menyusut menjadi Rp 96 M. ADD tersebut sudah turun dalam termin pertama. Akibatnya, rata-rata tiap desa kena pemotongan senilai Rp 32 juta. 

Ketua AKD Kabupaten Trenggalek Puryono mengatakan, ADD memiliki skema 70 dan 30 persen. Di antaranya 30 persen untuk ART yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) kades, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), RT/RW, kasun, karang taruna, maupun pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Menurut dia, apabila ADD itu tetap kena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, maka berimbas pada kesejahteraan rakyat karena gaji mereka tidak diberikan secara utuh. "Jadi tidak boleh diutik-utik," tegas Puryono.

Baca juga: Bentuk Respon terhadap Isu Strategis yang Berkembang

Diakuinya, pemdes sudah merasa tertekan dengan kebijakan refocusing anggaran. Pasalnya, beberapa waktu lalu pemdes sudah menyalurkan dana desa (DD) untuk penanganan Covid-19. Padahal, kata dia, refocusing anggaran itu harus mengutak-atik APBDes lagi yang sebenarnya sudah ditetapkan pada akhir 2020. "Kami (pemdes) sudah di-refocusing minimal 8 persen di desa," ujarnya. Mewakili AKD, Puryono menuntut agar refocusing pada ADD dibatalkan. 

Sementara itu, Pimpinan RDP DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan, ADD diambil dari DAU sebesar 10 persen. Sebetulnya dana tersebut ada pengurangan dari pemerintah pusat secara otomatis nominalnya juga berkurang, meskipun dalam APBD sebenarnya tidak ada pengurangan. "Bahkan sebelum refocusing itu sekitar Rp 101 M. Kemudian ada penurunan transfer sehingga TAPD merencanakan untuk penurunan sekitar Rp 5 M menjadi Rp 96 M," ujarnya. 

Dia menambahkan, sebetulnya jika dipersentasekan pengurangan ADD itu masih sebesar 11 persen dari dana transfer. Artinya, masih di atas standar 10 persen penyaluran ADD dari dana transfer pemerintah pusat. "Jadi, sebetulnya melihat persentase itu masih bagus, masih sesuai dengan amanat," ungkapnya.

Meski begitu, kata Agus, ketika mendengar aspirasi para kades, wakil rakyat sepakat untuk mengawal pos ADD itu tidak kena imbas refocusing anggaran. Dalam pertimbangannya, pihaknya menilai pemdes berperan besar dalam melayani masyarakat hingga ke tingkat dasar atau langsung dengan rakyat. "Saya pikir itu menjadi poin bagi kita, apalagi di era pandemi ketika ada yang kena, sakit, dan meninggal itu tidak ada pos khusus insentif bagi mereka (kades/perangkat desa). Ya, maka dari itu kita juga meminta agar ADD tidak kena refocusing," uraiannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek Joko Irianto mengatakan, ADD kena refocusing senilai Rp 5 atau hampir 5 persen dalam rapat TAPD. Namun, kata dia, karena para kades menuntut agar tidak dipotong, maka pihaknya akan mencari jalan keluar. Nantinya segala aspirasi kades akan disampaikan dengan bupati Trenggalek. "Jadi anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 105 M dari beberapa komponen termasuk ADD," ungkapnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news