alexametrics
Selasa, 18 May 2021
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Tak Ada Alasan Pelayanan Publik Terganggu

Meski Ada Fasum Rusak

12 April 2021, 13: 11: 47 WIB | editor : Alwik Ruslianto

JANGAN CEMAS: Kondisi kantor Kecamatan Durenan yang rusak akibat bencana gempa kemarin.

JANGAN CEMAS: Kondisi kantor Kecamatan Durenan yang rusak akibat bencana gempa kemarin. (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pegawai di kantor milik pemerintah yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter harus sigap dalam melakukan pembersihan. Pasalnya, Pemkab Trenggalek merencanakan hari ini pelayanan publik harus kembali normal seperti sedia kala. Meskipun sebenarnya ada beberapa bagian bangunan yang mengalami kerusakan.

Sekda Trenggalek Joko Irianto mengatakan, sementara ini berdasarkan data, ada sembilan bangunan fasum yang rusak akibat gempa tersebut. Jumlah tersebut meliputi 6 bangunan kantor kecamatan dan kantor pemerintah desa (pemdes) serta 3 bangunan sekolah. Kendati ada beberapa fasilitas yang rusak, pemkab memastikan itu tidak mengganggu pelayanan publik. "Jumlah itu merupakan data sementara. Dan nanti akan ada rekayasa penanganan yang disiapkan sehingga pelayanan publik bisa tetap berjalan," katanya.

Dia melanjutkan, itu terjadi karena kerusakan di kantor pemerintahan tidak terlalu parah, hanya atap yang jebol. Seperti yang terlihat di kantor Kecamatan Durenan dengan tingkat kerusakan masuk kategori sedang. Pada tempat tersebut langsung dilakukan pembersihan untuk mengamankan barang inventaris kantor. Selain itu, dilihat dari kondisi bangunan, masih aman untuk digunakan. "Dengan kondisi kerusakan yang seperti itu, pastinya tidak akan mengganggu pelayanan," ungkapnya.

Sedangkan untuk gedung sekolah, terparah ada di SMPN 2 Tugu. Sebab, ada bangunan yang roboh akibat gempa. Namun hal tersebut tidak jadi masalah karena ada bangunan lainnya yang masih bagus. Apalagi kini proses pembelajaran tatap muka (PTM) bagi SMP masih diberlakukan bagi siswa kelas IX sehingga tidak akan mengganggu proses PTM. Nantinya pemkab akan menganggarkan dana untuk proses pembangunan yang akan dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim.

Apalagi kini pemkab masih terus melakukan pendataan di lapangan guna menjaring beberapa fasilitas pemerintah atau rumah warga yang terdampak gempa, tapi belum dilaporkan. Nantinya dari seluruh data tersebut akan dikoordinasikan dengan pemprov guna penanganan lebih lanjut. "Untuk penanganan keadaan gawat darurat ini, kami telah menyiapkan dana dari biaya tidak terduga (BTT) untuk meringankan masyarakat yang terdampak," jelas pria yang juga selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek ini. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news