alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek
Salah Tafsir, Tagih Janji Bupati

Lahan Bendungan Bagong Urung Naik Tiga Kali Lipat

26 April 2021, 13: 09: 36 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BELUM DEAL: Lokasi pembangunan Bendungan Bagong yang kini masih bermasalah dalam pembebasan lahan.

BELUM DEAL: Lokasi pembangunan Bendungan Bagong yang kini masih bermasalah dalam pembebasan lahan. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

BENDUNGAN, Radar Trenggalek – Mulutmu harimaumu. Pemkab harus berhati-hati dalam membuat pernyataan. Jangan sampai hal itu seolah-olah memberikan angin surga kepada masyarakat. Pasalnya, jika hal tersebut tidak terealisasi, nantinya bakal menimbulkan permasalahan.

Seperti yang terlihat pada proses pembebasan lahan terdampak Bendungan Bagong. Sebab, dalam sosialisasi ketika proses pembebasan, bupati sebagai orang nomor satu di lingkup Pemkab Trenggalek berjanji harga tanah di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, bakal lebih tinggi daripada harga tanah di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang sekarang jadi Bendungan Tugu.

Bahkan, tidak main-main harganya, bisa lebih tinggi sekitar tiga kali lipat. Karena itu, warga dengan sukarela mengikuti proses pembebasan lahan, dengan harapan harga nanti sesuai pernyataan bupati sehingga bisa meningkatkan kehidupannya. "Namun, kenyataannya seperti ini. Harga yang diberikan lebih rendah dari harga pasar, makanya kami menagih janji itu," ungkap salah satu warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong, Lukman Hakim.

Baca juga: Harga Tanah Terlalu Murah

Dia mengira alasan bupati menafsirkan harga seperti itu karena lahan di tersebut lebih subur dan bahkan lebih produktif. Dari situ, dipastikan appraisal melakukan penilaian dengan mempertimbangkan hasil panen pemilik lahan setiap tahun. Selain itu, masyarakat sebenarnya tidak menjual lahan yang dimiliki sehingga hal itu bisa menambah nilai penafsiran tersendiri. "Karena itu, kami menanggapi pernyataan tersebut dan rela melepas lahan yang selama ini secara turun-temurun menjadi mata pencaharian kami," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Ramelan mengatakan, pemkab akan memenuhi tuntutan masyarakat. Namun, dalam hal ini tidak bisa keluar dari koridor yang berlaku. Apalagi permintaan warga terdampak sulit untuk dipenuhi. Seperti permemintaan satu bidang tanah dihargai Rp 10 juta. Sebab, harga tanah di wilayah tersebut tidak sampai segitu. "Namun, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan warga," katanya.

Sedangkan untuk program yang nantinya dilakukan bagi warga terdampak, pemkab belum bisa menentukan secara pasti. Namun, jalan keluar akan terus dicarikan. Seperti dengan memberikan subsidi modal usaha, bantuan ternak, dan sebagainya. Selain itu, kini pemkab juga telah mengajukan permohonan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penggunaan lahan hutan sebagai permukiman warga terdampak. "Untuk itu, kami masih menunggu keputusan KLHK apakah pengajuan itu disetujui atau tidak," jelas pria yang juga sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek ini. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news