alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek
Keresahan Warga Dianggap Subjektif

Aktivis Lingkungan Anggap Pernyatan Dewan Konyol

17 Mei 2021, 12: 02: 45 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Kutipan

Kutipan

KOTA, Radar Trenggalek - Wakil rakyat menilai pernyataan warga RT 09, RW 04, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan cenderung subjektif. Khususnya mengenai polusi lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas produksi aspal PT Punakawan Anugrah Samudra (PAS).

Dewan menyebut, sebelum PT itu berdiri, sudah ada pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan memiliki izin lingkungan. "Hal-hal (polusi lingkungan, Red) itu kan sudah ada amdal dan pengkajian lingkungan, maka hal itu kan tidak mungkin terjadi. Saya rasa itu subjektif banget karena setiap orang itu kan tidak sama cara pandangnya," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto.

Dia menambahkan, ketika pihak PT PAS sudah mengantongi izin dan dilakukan pengkajian dampak lingkungannya. Artinya, PT tersebut sudah dapat melakukan operasi produksi. Namun, seiring berjalan, mengapa masyarakat justru mempersoalkan dampak polusi lingkungan sekarang. Menurutnya, pihaknya harus menjaga jaminan investasi pada investor-investor yang masuk ke Trenggalek. Melalui para pemodal, harapannya angka pengangguran bisa menurun. "Jangan sampai ketika sudah menanam modal ke Trenggalek, kemudian dikuya-kuya, jangan sampai. Saya itu gini, ingin membangun Trenggalek, itu harus dari semua sisi, bidang, dan lintas sektor," tegas politikus Partai Demokrat ini.

Baca juga: Didominasi Kendaraan Pribadi

Meski begitu, pengakuan warga terkait kemunculan polusi lingkungan yang diduga akibat operasi produksi aspal PT PAS, kata Mugianto, persoalan itu masih dapat diminimalisasi. "Bisa dikomunikasikan ke komisi III. Kalau memang komisi IV menjembatani, kami siap membantu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT) Mustaghfirin mengaku menyayangkan pernyataan wakil rakyat yang berorientasi hanya dari aspek investasi. Menurut dia, pernyataan tersebut seharusnya tidak terlontar dari seorang anggota dewan. Sebab, ketika hanya mampu menarik investor tanpa melihat dampak lingkungan dan sosial, hal itu berbanding terbalik dengan visi misi bupati Trenggalek terkait ekologi yang berkelanjutan. "Artinya, itu pernyataan yang konyol. Mereka sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil perusahaan," tegas aktivis lingkungan tersebut.

Firin, panggilan akrabnya melanjutkan, DPR berperan menampung aspirasi masyarakat dan sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Ketika ada masyarakat yang berkeluh-kesah terkait kemunculan polusi lingkungan, wakil rakyat harus hadir menjadi penengah dalam menyelesaikan persoalan. Bukan justru menutup telinga dan lebih memberatkan aspek investasi. "Patut dipertanyakan apakah mereka paham dengan peran dan fungsinya atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya tak mau menduga-duga apakah pernyataan dewan yang menitikberatkan aspek investasi tersebut, mengindikasikan ada main di antara dewan dengan pihak PT. "Sebelum ada bukti konkret, tentunya tak dapat menduga-duga dewan terlibat atau tidak. Yang penting dewan itu harus paham dengan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Jangan sampai mementingkan investasi yang justru merugikan masyarakat," jelasnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news