alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Gampang Baper, Perburuk Keadaan

04 Juni 2021, 11: 51: 10 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Jangan mudah baper (bawa perasaan)! Hal inilah yang diwanti-wanti komisi I DPRD Trenggalek agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Sebab, manajemen seperti itu justru memperburuk keadaan. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek M. Husni Tahir Hamid mengatakan, indikasi manajemen baperan karena muncul polemik pengangkatan perangkat desa di Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan serta persoalan lahan SDN 1 dan 2 Ngentrong. Manajemen baperan, kata dia, adalah penyelesaian persoalan yang berlarut-larut dan tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. "Banyak contoh, jangan baperan. Karena itu akan memengaruhi anggaran, pelayanan masyarakat, dan kepastian hukum," ungkapnya. 

Husni menilai, polemik pengangkatan perangkat desa di Ngulanwetan tak akan berlarut-larut jika diproses sesuai aturan tindak pelanggaran administrasi. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tindak Pelanggaran Administrasi Pemerintah, tertera bahwa apabila ada indikasi cacat prosedur, maka SK pengangkatan harus dicabut atau dibatalkan dalam lima hari. "Tapi ini sudah 100 hari, belum ada tindakan. Padahal, komisi I sudah mendesak OPD dan bupati untuk membatalkan SK pengangkatan tersebut," ujarnya. Tak ayal, dampak pembatalan SK pengangkatan yang berlarut-larut membuat persoalan menjadi berkepanjangan. 

Baca juga: Menekuni Kerajinan Tali Simpul Macrame

Hal senada juga terjadi di SDN 1 dan 2 Ngentrong, Kecamatan Karangan. Masih kata politikus Hanura ini, persoalan lahan di sekolahan tersebut bermula dari pengurusan administrasi tukar guling yang tak kunjung diselesaikan dari pemerintah desa (pemdes). Akibatnya, ahli waris merasa dirugikan karena tak dapat menjual tanah kas desa yang sertifikat tanahnya masih milik pemdes. 

Komisi I menilai, ada dua cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yaitu membelinya dan menyelesaikan tukar guling. Namun, Husni menyebut, solusi dari bakeuda agar pemkab membeli lahan tersebut itu tidak efektif dan efisien. Sebab, pemkab masih membutuhkan anggaran untuk penanganan bidang kesehatan Covid-19. "Maka, selesaikan dulu sesuai janjinya (pemdes, Red). Itu urusan kades karena mereka berjanji. Kalau ditunda-tunda, apa orang tidak marah. Jadi harus diselesaikan dulu," tegasnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news