alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Kinerja Komisi III Paling Minim

Empat Bulan Baru Tiga Kali Rakor

05 Juni 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Konstituen wajib njingglengi wakil rakyat mereka yang duduk di DPRD Trenggalek. Alasannya, kinerja mereka belum bisa dikatakan memuaskan. Tak terkecuali legislator yang duduk di komisi III. Mereka memiliki intensitas paling minim dalam melaksanakan rapat koordinasi (rakor). Indikasinya, komisi itu tercatat hanya melakukan rakor sejumlah tiga kali dalam kurun waktu Januari-April 2021.

Sekretaris DPRD Trenggalek Muhtarom mengatakan, pemantauan tingkat keaktifan anggota dewan dapat ditinjau melalui laporan badan kehormatan. Nantinya, laporan tersebut akan disampaikan langsung ke ketua DPRD. Sehingga ketua dapat mengetahuinya. "Badan kehormatan selalu membuat laporan dari setiap anggota DPRD berdasarkan fraksi," ungkapnya.

Berdasar hasil rekapitulasi kegiatan rapat-rapat selama Januari-April 2021, rakor yang telah dilaksanakan komisi I sebesar 20 kali rapat, komisi II sejumlah 13 kali, komisi III sejumlah 3 kali rapat, dan komisi IV sejumlah 6 kali rapat. Menurut Muhtarom, perbedaan pelaksanaan rakor komisi DPRD juga bergantung pada permasalahan di pemerintah daerah (pemda). Artinya, ketika tidak ada yang krusial dibahas, komisi DPRD tak membahasnya. "Sepanjang tidak ada permasalahan yang krusial. Tidak begitu mengganggu. Kalau memang ada yang krusial untuk ditindaklanjuti, itu yang akan membuat mereka datang," tegasnya.

Baca juga: Cemburu Hanya Dijatah 14 Kursi

Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, komisi di DPRD memiliki 11 tugas dan wewenang. Tiga di antaranya adalah mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah; serta menerima, menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketika keaktifan komisi DPRD minim, dapat berdampak pada penyelenggaraan pemerintah daerah. "Sesuai tatib DPRD. Dewan itu kan hadir rapat berdasarkan undangan. Selama tidak ada undangan, artinya mereka mengerjakan pekerjaan lain sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Meski begitu, Muhtarom menyinggung, tingkat keaktifan komisi DPRD juga tergantung personal setiap dewan. "Sebenarnya yang aktif ya aktif, kurang aktif ya kurang aktif. Mereka tentu punya alasan sendiri," ucapnya.

Melihat kendala selama terjadi pandemi Covid-19, Muhtarom mengaku pandemi sebenarnya tidak memengaruhi agenda dewan. Sebab, agenda selama pandemi tetap berjalan normal. Menurut dia, awal pandemi Covid-19 muncul, sudah ada beberapa kebijakan tentang protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang diberlakukan. Hal itu agar para anggota dewan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Prokes yang diterapkan, mulai pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan, menyediakan hand sanitizer, penertiban physical distancing, hingga membatasi kapasitas rapat sebatas 50 persen. "Sebenarnya sudah mengikuti prokes. Tapi itu kembali lagi kepada personal masing-masing," jelasnya.

Di sisi lain, munculnya tingkat keaktifan komisi DPRD yang minim, ternyata tidak dibarengi target minimal rakor. Target komisi DPRD itu tertuang dalam rencana kerja (renja) yang sudah disiapkan di tiap awal tahun. Menurut Muhtarom, renja adalah landasan untuk mengalkulasikan anggaran makanan dan minuman (mamin). Artinya, ketika tingkat keaktifan komisi DPRD minim, serapan anggaran mamin pun minim. Anggaran mamin pun akan menjadi silpa. "Otomatis anggarannya tak terserap. Semisal merencakan 50 rapat, kemudian terselenggara hanya 20 kali. Sisanya akan menjadi silpa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek Sukarodin belum dapat dikonfirmasi saat dihubungi melalui sambungan telepon. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news