alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
icon-featured
Politik

Sekda Mangkir, Hearing Utang PEN Tertunda

18 Juni 2021, 13: 24: 51 WIB | editor : Alwik Ruslianto

TAK MEBUAHKAN HASIL: Koordinator paguyuban masyarakat Trenggalek ketika berkunjung di kantor DPRD namun hearing ditunda karena sekda mangkir.

TAK MEBUAHKAN HASIL: Koordinator paguyuban masyarakat Trenggalek ketika berkunjung di kantor DPRD namun hearing ditunda karena sekda mangkir. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek sepertinya memiliki nyali ciut untuk menjabarkan wacana kegiatan yang dianggarkan melalui dana hasil utang dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pasalnya, hearing yang dilakukan oleh Koordinator Paguyuban Masyarakat Trenggalek harus ditunda karena Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Irianto selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mangkir dari hearing tersebut.

Sebagai ganti sekda diwakilkan pelaksana tugas (Plt) asisten II sekda, Ramelan. Tak ayal hal tersebut membuat perwakilan masyarakat yang hadir tidak terima. Sebab selain pertemuan telah dijadwalkan jauh-jauh hari, juga perwakilan masyarakat ingin mengetahui penggunaan dana tersebut secara detail. Sehingga ditakutkan jika hanya Plt asisten II yang menjelaskan, maka penjelasan yang diberikan hanya sepotong-potong, hingga menimbulkan asumsi tidak jelas di masyarakat. "Dengan ketidak hadirnya sekda hari ini (kemarin, Red), kami sangat kecewa sebab pengajuan hearing yang dilakukan jauh-jauh hari, sehingga tidak alasan jika pemberitahuannya mendadak untuk mangkir," ungkap Ketua Tim Koordinator Paguyuban Masyarakat Trenggalek Imam Bahruddin.

Dia melanjutkan, dengan ketidakhadiran sekda tersebut maka kelompok masyarakat meminta agar pelaksanaan hearing ditunda. Sebab akan percuma jika pembacaan tuntutan yang dilakukan, tanpa didengarkan langsung sekda. Karena penjelasannya yang diberikan pastinya terbatas, mengingat keterbatasan mengetahui pegawai yang mewakili. "Kami tidak mau tahu alasannya apa, yang jelas amat kecewa dengan sikap sekda yang seperti itu," katanya.

Sebab penjelasan dari sekda tersebut perlu dilakukan di tengah wacana kegiatan yang dianggarkan melalui dana hasil utangan melalui program PEN. Hal tersebut berdasarkan surat dari bupati nomor 051.784/1.114/406.028/2021 tertanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Moch. Nur Arifin tentang pemberitahuan pinjaman PEN daerah kepada DPRD. Tidak tanggung-tanggung dalam surat tersebut besaran pinjaman mencapai Rp 249.666.094.639 dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun. Namun di tengah pemberitahuan itu pemkab melakukan revisi, hingga rencana menjadi sekitar Rp 150 miliar. Padahal jumlah yang diajukan juga telah dilakukan revisi dari wacana pertama sekitar Rp 460 miliar. Dari situ berarti kepastian besaran dan penggunaan dana hasil utang masih belum jelas, sebab pemkab juga masih dalam peninjauan melalui beberapa rapat. "Makanya kami meminta hearing agar bisa mendapatkan kejelasan terkait besaran dan kegunaan rencana pinjaman tersebut. Sebab dengan terus berubahnya wacana itu, berarti perencanaan yang dilakukan kurang matang," jelas pria yang juga sebagai Ketua Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) Trenggalek ini. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news