alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Perubahan Dapil Pileg Butuh Uji Publik

06 Juli 2021, 14: 53: 00 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Ilustrasi

Ilustrasi

KOTA, Radar Tulungagung- Meski pemilihan legistif  (pileg) masih  tahun 2024, minat masyarakat  untuk urun rembug tidak sedikit. Termasuk mengajukan perubahan daerah pemilihan (dapil)  di Kota Marmer.

Tentu usulan perubahan dapil ini harus dengan alasan kuat dan sesuai aturan. “Memang ada yang mengajukan perubahan dapil, tapi setelah kita bedah atau analisas tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan KPU,” ungkap Komisioner KPU Tulungagung Bidang Teknis Penyelenggaraan, Mochammad Arif.

Dia mengatakan, sesuai dengan keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Dearah/Kota dalam Pemilihan  Umum.

Baca juga: Aktifkan Rusunawa Jepun

Di aturan tersebut dinyatakan ada tujuh prinsip dalam penyusunan dapil. Pertama, prinsip kesetaraan nilai suara. Maksudnya, nilai suara atau harga kursi yang setara antara dapil  satu dengan dapil lainnya. Penerapan prinsip tersebut dengan cara menetapkan bilangan pembagi penduduk (BPPd). Dengan BPPd, jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah kursi antara dapil satu dengan dapil lainya.

Untuk prinsip kedua, kata dia, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik (parpol) dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.  Prinsip itu mendorong agar setiap wilayah memiliki dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval enam sampai dengan 10 kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai. “Jangan sampai ada perbedaan kursi yang mencolok, misal dapil 1, 5 lima kursi, namun dapil 2, 10 kursi,” terangnya.    

Selanjutnya prinsip integritas wilayah. Yakni  memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu dapil.   
Selain itu, berada dalam satu wilayah sama dalam satu dapil untuk tingkatan atas. Maksudnya prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten atau kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPRD provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan dapil anggota DPRD provinsi. “Syarat lain harus memperhatikan kohesivitas daerah. Misalkan Kalidawir sebagian besar merupakan petani, perkebunan. Tidak bisa disamakan dengan Ngunut rata-rata industri kecil,”  ungkapnya.

Terakhir, lanjut dia, prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin.

Jika prinsip-prinsip tersebut bisa dipenuhi warga ketika mengusulkan perubahan dapil, maka KPU Tulungagung terbuka untuk diskusi. “Tetap akan ada uji publik ketika ada usulan perubahan dapil. Uji pablik ini bisa melibatkan ormas, akademisi, parpol, dan lain-lain,” pungkasnya. (*)

(rt/rak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news