alexametrics
Minggu, 25 Jul 2021
radartulungagung
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

80 Persen Karyawan Dirumahkan

Memilih Tidak Beroperasi

10 Juli 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Kutipan

Kutipan

KOTA, Radar Tulungagung – Sejak diberlakukan PPKM darurat di Tulungagung, hotel dan restoran di Tulungagung benar-benar merasakan dampaknya. Bahkan, hampir separo lebih karyawan terpaksa dirumahkan selama kebijakan tersebut diberlakukan di Tulungagung.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tulungagung, Nur Wakhidun mengatakan, sejak diberlakukan PPKM darurat di Tulungagung pada Jumat lalu (2/7), tentu berdampak pada sektor hotel dan restoran. Bahkan, beberapa anggota dari PHRI Tulungagung lebih memilih untuk tidak beroperasi. “Sudah ada yang memilih tidak beropasi. Yang jelas kami mematuhi program pemerintah dalam PPKM darurat. Semoga bisa berjalan dengan efektif untik menurunkan kasus Covid-19 di Tulungagung,” tuturnya.

Bahkan, dalam tiga hari jelang pemberlakuan PPKM darurat, dari 56 anggota PHRI Tulungagung, setidaknya sudah sekitar 80 persen karyawan yang bekerja di hotel dan restoran dirumahkan. Dengan perkiraan rata-rata setiap hotel dan resto memiliki karyawan sekitar 25 persen. Kebijakan untuk merumahkan karyawan ini diberlakukan hingga 21 Juli mendatang. “Setelah itu kami akan melihat dulu perkembangannya. Apakah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan,” terangnya.

Baca juga: Penyalaan Kembali PJU Tunggu Keputusan

Dia menambahkan, saat musim hajatan, beberapa orang juga sudah memesan hotel untuk menyelenggarakan hajatan. Karena jika dalam satu minggu melakukan pembatalan itu juga sulit. Maka hajatan tetap digelar sesuai aturan dari Pemkab Tulungagung, yakni dengan membatasi kapasitas 30 persen. “Kalau untuk okupansi kamar itu hanya 10-20 persen saja,” jelasnya.

Beberapa anggota PHRI Tulungagung juga sudah siap mendukung pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Seperti beberapa hotel juga mau untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. “Tapi Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung mengatakan bahwa masih bisa menggunakan rusunawa. Di sini kami siap mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19,” paparnya.

Pria pemilik rumah makan AG ONE itu berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi ataupun stimulus untuk tenaga kerja yang terdampak pemberlakuan PPKM darurat ini. Baik dalam bentuk cash money, sembako selama satu bulan, ataupun dengan keringanan pajak dari pemerintah. “Kami berharap ada keringanan pembayaran pajak, listrik, dan air. Kami akan ajukan bersama permintaan ini,” pungkasnya. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news