alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Menunggu Respons Dua Fraksi

Terkait Pembentukan Pansus PT Greenfields

21 Juli 2021, 11: 31: 34 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

KANIGORO, Radar Blitar - Sejalan sidang perdana gugatan class action terkait pencemaran lingkungan, hari ini wakil rakyat bakal mengajukan usulan pansus PT Greenfields kepada ketua dewan. Sayangnya, belum semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menandatangani usulan pembentukan pansus tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto mengatakan, pansus tidak bisa dilahirkan secara instan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhui. Sebagaimana tertuang dalam tata tertib DPRD Kabupaten Blitar. “Kalau syaratnya tidak terpenuhi ya tentu tidak bisa bentuk pansus,” katanya.

Salah satu syarat tersebut, yakni adanya persetujuan fraksi-fraksi atau anggota yang ada di DPRD. Diketahui ada lima fraksi di DPRD Kabupaten Blitar. Yakni Fraksi PDIP, PKB, PAN, Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), dan Golkar-Demokrat.

Baca juga: Tunjukkan Keberlanjutan Pemulihan Sektor Ekonomi

Sugianto mengungkapkan, besok (hari ini, Red) direncanakan sejumlah fraksi akan menyampaikan usulan pembentukan pansus tersebut kepada ketua DPRD. Artinya, belum semua fraksi yang ada di DPRD satu suara untuk membentuk pansus. “Sementara masih ada tiga fraksi (Fraksi PKB, PAN, dan GPN). Kita lihat saja besok (hari ini, Red). Apakah dua fraksi lainnya juga akan membubuhkan tanda tangan pengusulan pansus atau tidak,” jelasnya.

Pansus PT Greenfields ini nantinya tidak hanya menelaah terkait dugaan pencemaran lingkungan. Namun, juga soal pendapatan daerah dan tanggung jawab sosial alias corporate social responsibility (CSR). “Kami berharap pansus ini segera terbentuk. Ada banyak hal yang dibedah bersama dalam pansus ini,” tuturnya.

Menurut dia, ending dari pansus ini adalah rekomendasi. Sugik, sapaanya, memastikan jika hal ini tidak hanya sebatas langkah menggugurkan kewajiban akibat desakan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Namun, rekomendasi ini bisa menjadi dasar awal untuk melahirkan produk hukum daerah. “Misalnya, perda terkait dengan limbah cair memang belum ada. Undang-undangnya sudah ada,” ujarnya.

“Jadi bisa saja nanti pemerintah daerah juga memiliki produk hukum berupa peraturan daerah sebagai turunan undang-undang yang ada. Jika memang hal ini mendesak dan sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, sedikitnya ada lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditugasi untuk tinjau lapangan menindaklanjuti laporan PT Greenfields kepada bupati terkait pencemaran lingkungan. Yakni dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPPTSP), dinas peternakan dan perikanan, dinas pertanian dan pangan, badan kesatuan bangsa dan politik, serta Kecamatan Wlingi. Bahkan, asisten bidang ekonomi pembangunan juga turut serta dalam rombongan tersebut.

Mereka dibagi dalam dua tim. Pertama, memantau sumber pencemaran, dalam hal ini kondisi peternakan dan pengelolaan limbah. Tim kedua,  melihat kondisi sungai yang selama ini menjadi sasaran pencemaran lingkungan. “Ya, kami sudah tugaskan kepada beberapa OPD untuk cek lapangan,” kata Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news