alexametrics
Minggu, 25 Jul 2021
radartulungagung
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Sidang Pertama Gugat Class Action

PT Greenfields Abaikan Pengadilan

Dugaan Pencemaran

22 Juli 2021, 10: 33: 58 WIB | editor : Alwik Ruslianto

ABSEN: Salah seorang kuasa hukum penggugat menyerahkan dokumen kepada ketua majelis hakim.

ABSEN: Salah seorang kuasa hukum penggugat menyerahkan dokumen kepada ketua majelis hakim. (AGUS MUHAIMIN/ RADAR BLITAR)

SANANWETAN, Radar Blitar - Sidang perdana perkara gugatan class action terhadap PT Greenfields berlangsung cepat. Itu karena tergugat dalam hal ini PT Greenfields tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Majelis hakim mengagendakan kembali sidang kedua pada 9 Agustus mendatang.

Sidang perdana dengan agenda mediasi ini dijadwalkan pukul 09.00. Namun hingga pukul 12.00, pihak tergugat tidak kunjung tiba di ruang Candra, PN Blitar, sebagaimana surat panggilan. Setelah tiga jam menunggu, majelis hakim pun membuka persidangan tanpa kehadiran tergugat.

Usai mengetok palu pembuka persidangan, Ketua Majelis Hakim Ary Wahyu Irawan lalu memeriksa berkas kuasa hukum penggugat. Dari 8 kuasa hukum penggugat, seorang di antaranya tidak hadir karena sedang ada persidangan lain. Sebaliknya, tidak ada satu pun tergugat ataupun kuasa hukumnya yang hadir dalam sidang perdana tersebut. "Untuk tergugat, PT Greenfields, kami sudah melayangkan surat panggilan dan diterima oleh seorang pegawai. Sampai hari ini kami belum mendapatkan alasan ketidakhadiran tergugat," ujarnya, dihadapan peserta sidang.

Baca juga: Perum Bulog Cabang Tulungagung Salurkan 689 Ton Beras

Sedangkan untuk pihak turut tergugat, yakni gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, PN Blitar menerima balasan surat atas surat penggilan yang sudah dikirimkan. Isinya, belum bisa mengikuti sidang pertama tersebut karena kepala biro hukum Provinsi Jatim alias orang yang nanti mewakili pihak turut tergugat masih terpapar Covid-19. "Karena Covid-19 meminta penundaan minimal sampai 28 Juli mendatang," katanya.

Sayangnya, sidang kedua tidak bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini karena keterbatasan personel alias hakim di PN Blitar. Di sisi lain, tim kuasa hukum juga memiliki jadwal persidangan yang cukup padat. Jadi, disepakati sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 9 Agustus mendatang.

Majelis hakim meminta waktu yang panjang tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penggugat. Yakni untuk memeriksa kembali dokumen yang digunakan untuk perkara class action ini. Misalnya, dokumen pemberi kuasa hukum gugatan yang notabene terdiri dari beberapa golongan warga terdampak pencemaran limbah. "Ini gugatan class action. Ada dua class atau golongan dalam perkara ini. Yaitu class desa dan class pekerja," tegasnya.

Class desa terdiri dari Desa Ngadirenggo, Tegalasri, Tembalang, dan Sumberurip. Sedangkan class pekerja terdiri dari petani dan peternak.

Menurut Ary, sidang berikutnya akan fokus pada keabsahan dokumen kuasa hukum. Itu penting sebelum materi pokok perkara yakni lingkungan hidup disidangkan. "Jadi memastikan dulu apakah gugatan class action ini sah atau tidak. Orang-orang yang memberikan kuasa ini sudah mewakili class-class tersebut atau belum. Setelah itu baru masuk ke pokok perkara," terangnya.

Usai persidangan, ketua majelis hakim mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada para tergugat kendati tidak hadir di persidangan. Majelis hakim belum menyatakan tergugat tidak menggunakan hak atau jawaban atas gugatan. “Dalam KUHAP tidak hadir sekali bisa di-verstek. Tapi mengingat kondisi seperti ini, sepanjang ada alasan yang patut majelis akan memberi kesempatan. Tapi kalau tidak ada alasan ya majelis bisa mengambil sikap, menyatakan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan,” tegasnya.

Dia mengatakan, PN Blitar sudah melayangkan surat penggilan kepada PT Greenfields. Meski hanya diterima oleh seorang pekerja, harusnya hal ini tidak menjadi alasan untuk mangkir dari persidangan. “Patokan kami relaas (surat panggilan, Red). Kalau relaas-nya sudah sah ya kami harus datang. Kalau dia (tergugat, Red) tidak datang, harusnya ada alasan. Salah satu tergugat (PT Greenfields, Red) tidak memberikan alasan,” ungkapnya.

Juru bicara tim kuasa hukum penggugat, Hendi Priono mengaku tidak mau dipusingkan dengan ketidakhadiran tergugat. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan. “Sebagaimana dalam hukum acara perdata, kalau tergugat tidak hadir pada sidang pertama bisa dipanggil kembali,” katanya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news