alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar
Kejari Blitar di Tengah Pandemi

Fokus Pemulihan Kerugian Negara

22 Juli 2021, 14: 17: 43 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Bangkit Sormin, Kepala Kejari Blitar

Bangkit Sormin, Kepala Kejari Blitar

SANANWETAN, Radar Blitar - Pandemi korona tak menyurutkan semangat penegakan hukum di Blitar Raya. Ratusan kasus tindak pidana umum sudah dirampungkan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Blitar hingga pertengahan tahun ini. Selain itu, Korps Adhyaksa kini juga sedang fokus pemulihan kerugian negara miliaran rupiah dari tidak pidana korupsi dana hibah.

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Bangkit Sormin menegaskan, ada 325 perkara tindak pidana umum yang sudah ditangani oleh jaksa negara.  Perkara penyalahgunaan narkoba paling mendominasi tindak pidana ini sebesar 60 persen. Disusul dengan kasus penyalahgunaan narkotika sekitar 20 persen. Sisanya, merupakan kasus perjudian, penipuan, penggelapan, pencurian, dan lainnya. “Untuk pidana khusus, kami sudah meningkatkan status dua kasus tindak pindana khusus. Dari penyelidikan menjadi penyidikan,” katanya.

Dua kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah di Kabupaten Blitar tahun 2016.  Kasus tersebut sudah masuk pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya. Hanya saja, belum memiliki kekuatan hukum tetap lantaran terdakwa mengajukan banding. “Besaran  hibah yang dikelola ini ada sekitar Rp 1 miliar,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Fokus Melakukan Reformasi Struktural

Dia mengungkapkan, ada potensi pemulihan keuangan negera sekitar Rp 1,4 miliar dari bidang pidana khusus (pidsus). Selain perkara korupsi, ada beberapa kasus lain seperti pajak dan cukai serta pelanggaran HAM.

Adapun dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Blitar melakukan beberapa langkah pencegahan tindak pidana dalam bentuk pendampingan atau penerangan hukum. Tidak hanya di tingkat daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, tapi juga ada puluhan desa yang kini sudah menjalin kerja sama pendampingan hukum tersebut.

Dengan pendampingan hukum ini, pihaknya optimistis penyimpangan atau pelanggaran hukum bisa dicegah. Tidak hanya itu, jelas Bangkit Sormin, juga melihat kepercayaan diri dalam pengelolaan keuangan sehingga  anggaran negara terebut bisa segera terserap dan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. “Selain mencegah potensi kerugian negara, para pengguna atau pengelolaan anggaran ini sudah memahami risiko melanggar hukum sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dia mengaku pandemi korona menjadi tantangan tersendiri. Betapa tidak, selain tugas utama di bidang penegakan hukum, kejaksaan juga harus turut mendukung pemerintah dalam menaggulangi penyebaran Covid-19.

Tidak hanya sekadar memberikan imbauan di lingkungan Kejari Blitar, tapi juga turut terjun langsung di lapangan memberikan pelayanan dalam operasi yustisi. Jutaan rupiah dari operasi tersebut kini masuk ke kas daerah. “Bahkan, beberapa kali kendaraan tahanan kami perbantukan untuk mengangkut oksigen dari Malang ke Blitar. Intinya, kami akan terus mendukung pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini,” tegasnya.

Menurut dia, dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi korona sangat besar bagi masyarakat. Untuk itu pula, keluarga besar Kejari Blitar telah ikut melakukan aksi sosial dengan memberikan sedikit bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak pandemi ini. “Selain masyarakat terdampak, bantuan itu juga kami berikan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri,” bebernya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news