alexametrics
Minggu, 19 Sep 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Siap-Siap Bakal Kena Pangkas

  Duit Mamin OPD Tahun Depan

24 Juli 2021, 13: 18: 41 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Siap-Siap Bakal Kena Pangkas

KOTA, Radar Trenggalek - Rencana penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) disinyalir tak cermat. Pasalnya, program kegiatan tersebut tak lagi efektif jika diimplementasikan saat situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, wakil rakyat meminta agar program-program kurang prioritas akan dipangkas.

Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek Mugianto mengaku sudah mengklarifikasi beberapa OPD mitra. Seperti dinsos, disperinaker, BPBD, maupun disparbud. Menurutnya, dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) untuk OPD mitra, masih ditemukan pengalokasian anggaran seharusnya dapat dipangkas lagi.

Secara umum, lanjut Mugianto, beberapa OPD masih mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk makan dan minum (mamin). Padahal, kebutuhan mamin di situasi pandemi Covid-19 itu tak lagi efektif. Sebab, kegiatan pertemuan sudah mulai beralih ke virtual. "Kami akan mengupayakan untuk mengurangi biaya mamin dan lembur. Sebab apabila dikalkulasikan, biaya mamin itu banyak. Tentu lebih dari Rp 100 juta," ungkapnya.

Baca juga: Jadwalkan Latihan Setelah PPKM

Pengalokasian anggaran yang cermat penting dilakukan. Apalagi kondisi keuangan Pemkab Trenggalek kurang baik. Pandemi menyebabkan peningkatan infrastruktur menjadi tertunda. Jadi pengalokasian anggaran harus betul-betul cermat. Ketika ada program kegiatan kurang prioritas, bisa ditunda dulu. "Kondisi keuangan pemkab tidak sedang baik-baik saja. Memang kita harus lebih cermat untuk memprioritaskan kegiatan yang mendesak," ujar pria yang kerap disapa Obeng ini.

Sementara itu, tutur politikus Partai Demokrat, wakil rakyat berharap ketika pemkab dapat menekan biaya belanja rutin OPD, dapat menambah peluang agar belanja modal lebih besar. Dengan catatan tersebut, Komisi IV akan melaporkan hal itu kepada badan anggaran (banggar) untuk ditindaklanjuti dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Nanti akan menjadi bahan laporan kami ke banggar. Itu arahnya," ucapnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news