alexametrics
Senin, 20 Sep 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Camat dan APH Harus Awasi Bansos  

24 Juli 2021, 13: 41: 05 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Camat dan APH Harus Awasi Bansos   

KOTA, Radar Tulungagung - Dalam masapemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Tulungagung, tercatat banyak bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu rawan sekaliterjadi penyelewengan jika tidak dilakukan pengawasan ketat. Maka, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo   mengingatkan, jikamengetahui penyelewengan bansos, masyarakat harus berani melaporkan.

Bupati Maryoto Birowo mengatakan, pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap bansos yang hendak atau yang sudah tersalurkan. Ini agar tidak ada kesalahan dalam menentukan penerima bansos. Jangan sampai ada penyelewengan penerima bansos. Seperti memberikan bansos kepada istri, anak, keluarga perangkat desa, atau petugas pendataan. “Maka dari itu, perangkat desa yang melakukan pengiputan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus selalu melakukan evaluasi,” tuturnya.

Baca juga: Pemain Liga 1 PILIH PULANG KAMPUNG

Maryoto menjelaskan, camat dan aparat penegak hukum (APH) harus melakukan pengawasan terhadap bansos yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, jelas itu tugas mereka. Karena itu, masyarakat yang mengetahui adanya penyelewengan bansos, bisa segera melaporkannya. “Bisa langsung melaporkan kepada satgas atau APH jika mengetahui penyelewengan bansos,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung Suyanto mengungkapkan, selama PPKM ini, banyak sekali bansos. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mulai dari BST, PKH, BPNT, dan sebagainya. “Untuk BST yang mulai disalurkan itu, ada sekitar 68 ribu KPM yang mendapatkannya. Untuk BPNT, ada sekitar 66 ribu KPM. Yang akan datang BST dengan 5 beras kilogram (kg), diberikan kepada 3 ribu KPM,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap DTKS apakah ada KPM yang dikeluarkan sebagai penerima bansos, Yanto mengatakan, hingga sekarang belum ada data dari DTKS yang tidak sesuai fakta di lapangan. Pasalnya, data yang masuk dalam DTKS itu merupakan hasil musyawarah desa (musdes) yang sudah di-input. “Kalau petugasnya di lapangan itu kan ada perangkat desa. Serta ada pendamping TKSK dan PKH. Sampai sekarang belum ada laporan ketidaksesuaian data dari DTKS,” pungkasnya. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news