alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Inflasi dan Korona Warga Miskin Makin Merana

06 September 2021, 12: 01: 00 WIB | editor : Alwik Ruslianto

KERJA KERAS: Masyarakat kurang mampu terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KERJA KERAS: Masyarakat kurang mampu terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (ZULFIKARY MAULUDIN HIDAYAT/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Pengeluaran masyarakat miskin Kabupaten Tulungagung sejak pandemi korona semakin kecil melihat persentase indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dari standar garis kemiskinan (GK). Itu terbilang parah Pasalnya, keberadaan lapangan pekerjaan di Kota Marmer nyatanya belum mengimbangi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Jumlah kemiskinan di Tulungagung pada 2020 sebanyak 76.400 jiwa. Ini meningkat 6,4 persen dari tahun 2019. Artinya, sebesar 7,33 persen dari jumlah populasi masyarakat Kota Marmer masih kurang mampu. Hal ini disebabkan dampak keparahan pandemi korona yang mengakibatkan pengeluaran warga Tulungagung jauh dari ambang batas GK.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung Mohammad Amin melalui Koordinator Fungsi (KF) Neraca Wilayah dan Analisis, Imam Rochani mengatakan, ambang batas GK sejak 2020 rata-rata sebesar Rp 362.213 per bulan. Sedangkan pada 2019 sebesar Rp 341.651 per kapita. Serta 2018 sebesar Rp 328.640. “Semakin tinggi diakibatkan inflasi,” jelasnya.

Baca juga: Meski Miliki Keterbatasan, Anita Suharti Raih Juara Harapan I Melukis

Namun, untuk melihat jumlah pengeluaran masyarakat kurang mampu, Imam mengaku, didasari pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). “Semakin mengecil sejak 2020. P1 berada di kisaran 0,72 persen. Sedangkan P2 berada di angka 0,11 persen,” jelasnya.

Dia melanjutkan, semakin rendah persentase P1 dan P2 itu, semakin merata pula persoalan kemiskinan di Kota Marmer. Yakni akibat keparahan pandemi korona. “Semakin kecil, maka mengatasi persoalan tersebut akan disamakan. Yakni memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran terbuka (MPT),” tuturnya.

Namun, lanjut dia, perlu arahan lanjut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Yaitu mengatasi perekonomian masyarakat kurang mampu. Terlebih, semakin tinggi GK tiap tahun diakibatkan oleh inflasi.

Ditambah kebutuhan konsumsi kalori sebagai faktor tingkat kemiskinan di Tulungagung semakin tinggi. Jadi mereka berupaya untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran per kapita semakin stabil. Dengan begitu, pemicu ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Yakni terkait pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. “Belum ada informasi,” tandasnya.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun Koran ini, faktor tingginya angka kemiskinan di Kota Marmer diakibatkan oleh kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ukuran kebutuhan dasar adalah konsumsi kalori. “Sementara kebutuhan kalori itu minimal 2.100 kalori. Pendekatan ini digunakan untuk melihat angka kemiskinan secara makro,” kata KF Statistik Sosial BPS Tulungagung, Suci Handayanti.

Selama pandemi Covid-19 ini, pendapatan masyarakat menurun. Itu diakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu membuat tingkat konsumsi masyarakat juga ikut turun.

Perempuan berkerudung itu menambahkan, untuk bisa menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat, pendapatan masyarakat tidak boleh turun agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Inflasi harus rendah dan harga bahan pokok harus terjangkau oleh masyarakat. “Jika semua itu bisa difasilitasi, bisa menekan angka kemiskinan di Tulungagung,” tandasnya. (*) 

(rt/did/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news