alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna tentang Nota P-APBD 2021

15 September 2021, 15: 56: 14 WIB | editor : Alwik Ruslianto

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna tentang Nota P-APBD 2021

KOTA, Radar Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek optimistis perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) P-APBD dapat disahkan menjelang akhir September. Dalam prosesnya, rapat paripurna P-APBD 2021 ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Rapat paripurna P-APBD 2021 digelar secara hybrid yang menggunakan video telekonferensi di Ruang Graha Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek kemarin (14/9). Paripurna hybrid itu sebagai upaya DPRD untuk mencegah terjadinya kerumunan yang dapat meningkatkan risiko terpapar Covid-19. Sehingga, tamu undangan pada rapat offline hanya dihadiri sekitar 20 orang. Dan, selebihnya mengikuti melalui aplikasi zoom meeting.

Pimpinan Rapat Paripurna Perubahan RAPBD 2021 Doding Rahmadi mengatakan, rapat paripurna kali ini beragendakan penyampaian bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin tentang perubahan RAPBD 2021. Menurut Doding, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi apabila Kabupaten Trenggalek sempat mengalami defisit anggaran. Namun seiring waktu pemkab sudah memutar otak untuk menutup defisit anggaran. "Pendapatan kita mulanya Rp 1,8 triliun (T), sedangkan anggaran belanja mencapai Rp 2,44 T," ujarnya.

Baca juga: Hari Pramuka Ke-60 Kabupaten Blitar, Semangat Berbakti Meski Pandemi

Sementara upaya untuk menutup defisit anggaran itu, kata dia, melalui pembiayaan daerah dan salah satu komponen di dalamnya adalah dengan memasukkan skema pinjaman daerah untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 250 miliar (M). Anggaran itu nantinya terbagi Rp 150 M untuk pengembangan infrastruktur RSUD dr Soedomo dan Rp 100 M untuk infrastruktur jalan.

Berdasar uraian Bupati Trenggalek mengenai skema pinjaman daerah PEN pada perubahan RAPBD, menurut Doding, pinjaman daerah sebesar Rp 250 M itu sudah mendapatkan lampu hijau. Indikasinya, pada 2021 ini pinjaman sudah cair Rp 37,5 M, sedangkan sisanya akan cair pada tahun berikutnya. "Sudah cair (termin satu, Red), ini tinggal menunggu MoU dari Pak Bupati," ujarnya.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian perubahan RAPBD oleh Bupati Trenggalek, lanjut Doding, belum berakhir. Pada prosesnya, uraian Bupati tentang perubahan RAPBD 2021 itu akan menjadi acuan untuk fraksi-fraksi (Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan, PARI, Golkar, PKS, dan Partai Demokrat, Red) memberikan pandangan. "Setelah pandangan fraksi, Bupati Trenggalek kembali menanggapi pandangan itu. Dan, rencananya Raperda APBD perubahan ini bisa disahkan pada 29 September 2021," tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengaku, dalam KUA PPAS perubahan pandemi Covid-19 mempengaruhi penggunaan anggaran yang lebih memprioritaskan belanja kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat. "Selain itu, penggunaan anggaran juga untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan 2021 dan pengurangan pada 2020," ucapnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news