
TRENGGALEK- Pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bagong masih belum klir. Pasalnya, sampai kini, proses itu belum selesai 100 persen. Masih menyisakan 48 persen lahan yang belum dibebaskan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bagong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Denny Bayu Prawesto menjelaskan, progres pengadaan tanah Bendungan Bagong kini (sekitar Juni 2023, Red) telah selesai 430 bidang dari total kebutuhan 1.490 bidang atau 52 persen.
"Yang sudah bebas itu 52 persen dari total 1.490 bidang," ungkapnya .
Denny mengaku, progres pengadaan tanah Bendungan Bagong kini menyisakan 822 bidang. Namun, ratusan bidang itu memiliki progres masing-masing. Ada yang berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembiayaan pengganti lahan milik masyarakat, maupun ada yang masih proses pengidentifikasian lahan.
"Itu ada di LMAN 47 bidang, 115 bidang, 62 bidang, dan ada 9 bidang. Sisanya ada 668 bidang itu dalam proses identifikasi," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, beberapa bidang yang prosesnya berada di LMAN itu merupakan cikal bakal bagian sandaran kiri Bendungan Bagong, sedangkan bagian itu ditarget selesai pada semester dua 2024.
Karena itu, Denny mengonsentrasikan pengadaan lahan pada bagian sandaran kiri bendungan segera klir agar pekerjaan fisik bisa berprogres. Namun, pihaknya mengakui bahwa ada warga yang masih ragu berpindah sehingga upaya terdekat adalah relokasi sementara.
"Proyek harus tetap berjalan. Ya meskipun ada kendala, kita akan terus berusaha mencari jalan keluarnya. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Trenggalek, khususnya untuk warga yang berada di sandaran kiri," ujarnya.
Jika lahan telah dibebaskan dan warga enggan meninggalkan tempat tersebut, BBWS Brantas telah melakukan koordinasi. Tujuannya agar ada upaya untuk memindahkan sementara.
Di sisi lain, pria berkacamata itu mengatakan target pengadaan tanah Bendungan Bagong berbeda dengan target fisik bendungan pada 2024. Pasalnya, penetapan lokasi (penlok) untuk bendungan masih berjalan dan berakhir pada Juli 2023.
"Dan ini sebentar lagi juga akan keluar penlok baru atau sisa tanah yang berlaku selama 3 tahun. Jadi masih bisa, andaikan tahun 2024 ini belum selesai, masih bisa dilakukan proses pengadaan tanah (mengarah ke 2025, Red)," pungkasnya.



