
Trenggalek- Setelah membahas secara maraton, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek mengesahkan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan menjadi perda. Hal tersebut terlihat pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Graha Paripurna, DPRD Trenggalek, Senin (5/8).
Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 itu, telah disetujui APBD Perubahan 2024. Dari situ pada sisa anggaran 2024 ini, fokus pembangunan terletak pada pengembangan infrastruktur, mengingat sejauh ini masih banyak kondisi infrastruktur di Trenggalek yang kurang layak. “Memang kami kejar target pembahasan APBD Perubahan 2024 ini, agar dalam pelaksanaanya tidak ada kendala,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi.
Hal tersebut terjadi lantaran pada 25 Agustus mendatang, masa kerja anggota DPRD Trenggalek periode 2019-2024 telah berakhir. Setelah tanggal tersebut pastinya anggota baru yang nantinya menjabat. Dengan demikian, pembahasan APBD perubahan tidak bisa berjalan lancar jika dibahas oleh anggota periode yang baru.
“Dari situ diharapkan dengan pengesahan kali ini, evaluasi dari gubernur bisa segera dilakukan, dan Perda APBD Perubahan bisa segera diundangkan,” katanya.
Sedangkan dalam APBD Perubahan kali ini tujuannya adalah untuk maksimalisasi anggaran. Mengingat dalam APBD kali ini ada penambahan pendapatan sekitar Rp 8 miliar. Namun dibalik itu juga ada kenaikan belanja sekitar Rp 53 miliar. Disamping itu, jika dihitung berdasarkan APBD 2024 ini, berarti ada defisit anggaran sekitar Rp 109 miliar yang nantinya akan ditutup menggunakan Silpa di 2023. ”Jadi total belanja nanti ada di kisaran Rp 2 triliun, dan untuk penambahan pengeluaran itu, sebagian besar dialokasikan ke belanja infrastruktur,” jelas Doding.
Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin. Dia menambahkan, percepatan pengesahan APBD perubahan kali ini dilakukan untuk percepatan pembangunan di Trenggalek pada sisa anggaran 2024 ini. Sebab seperti yang diketahui bersama pada akhir Agustus ini, akan dilakukan pelantikan anggota DPRD yang baru, sehingga kendati akan tetap ada yang menjabat, jika pengesahannya tidak segera dilakukan pembahasannya terpotong. Tentunya hal tersebut bisa membuat hak masyarakat Trenggalek untuk bisa mendapatkan pembangunan tidak bisa tercapai.
“Jadi ini merupakan bentuk kedewasaan para anggota DPRD, makanya kami mengucapkan terimakasih atas kinerjanya semoga pembangunan yang ada bisa segera disarankan oleh masyarakat,” ujarnya. (jaz/wen)



