Wow, Segini Duit yang Digelontorkan untuk Program PTSL 2025 di Trenggalek
Trenggalek- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kembali meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025. Tak tanggung-tanggung, anggaran sekitar Rp 3 miliar dialokasikan untuk program tersebut. Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah.
“Kami meminta masyarakat memanfaatkan program ini dengan baik. Selain mudah dan murah, belum tentu program PTSL akan hadir lagi di masa mendatang,” ujar Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin, beberapa waktu lalu.
Mas Ipin, sapaannya, menegaskan bahwa memiliki sertifikat tanah melalui PTSL memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Program ini juga mengurangi risiko konflik agraria.
“Dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp 350 ribu untuk fasilitas patok dan administrasi lainnya, masyarakat dapat mendaftarkan tanah mereka. Bahkan, pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) tidak dikenakan dalam program ini,” jelasnya.
Dia menambahkan, program ini berbeda dengan pengurusan sertifikat tanah secara mandiri yang memerlukan biaya lebih besar dan melibatkan pembayaran pajak. Dia juga mengingatkan pentingnya sertifikat elektronik yang kini mulai diterapkan.
Dengan sertifikat elektronik, keamanan data lebih terjamin karena informasi dapat diakses melalui barcode pada sertifikat tersebut. “Jangan sampai sertifikat fisik dimanipulasi atau dipalsukan. Barcode adalah kunci autentikasi yang dapat diakses melalui aplikasi,” paparnya.
Dia menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk aktif menyosialisasikan program PTSL kepada masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya percepatan pengurusan aset milik pemerintah daerah melalui program ini.
“Surat Letter C atau Pethok D tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah. Masyarakat harus segera mengurus sertifikat tanahnya untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Trenggalek, Agus Purwanto, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan penerbitan 15.000 sertifikat tanah di 37 desa dengan anggaran hampir Rp 3 miliar.
“Anggaran ini dialokasikan untuk membantu masyarakat Trenggalek. Setiap desa memiliki kuota yang disesuaikan dengan permintaan kepala desa berdasarkan data kepemilikan tanah di wilayahnya,” ujarnya.
PTSL menawarkan proses pendaftaran yang sederhana. Masyarakat cukup hadir di balai desa untuk wawancara terkait kepemilikan tanah, melengkapi dokumen, dan mengambil sertifikat yang telah selesai diproses. “Kami berharap masyarakat ikut program ini. Prosesnya mudah, cepat, dan biayanya terjangkau,” tandasnya. (kho/c1/wen)