RADAR TULUNGAGUNG- Kartu KKS BNI 2026 dipastikan kembali dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum sempat menerima kartu tersebut pada tahun sebelumnya.
Kepastian ini menyusul terbitnya surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang menginstruksikan Bank BNI untuk melakukan redistribusi kartu KKS dan buku tabungan bagi KPM.
Instruksi tersebut ditujukan kepada Dinas Sosial provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pemantauan serta pendampingan selama proses pendistribusian berlangsung.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi KPM yang pada 2025 lalu terdata sebagai penerima bantuan, namun belum mengambil kartu KKS karena berbagai kendala.
Kemensos Instruksikan Redistribusi Kartu KKS BNI
Dalam surat yang diterbitkan Kemensos, dijelaskan bahwa redistribusi Kartu KKS BNI 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut pencapaian distribusi KKS tahun 2025 dengan batas akhir (cut off) per 21 November 2025.
Total kartu yang belum terdistribusi mencapai sekitar 100 ribu lebih dan wajib disalurkan ulang pada 2026.
Kartu KKS tersebut akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026. Oleh karena itu, Kemensos meminta Bank BNI segera menyusun jadwal distribusi ulang di daerah-daerah yang masuk dalam daftar terlampir.
Peran Dinas Sosial dan Pendamping PKH
Kemensos juga menekankan peran aktif Dinas Sosial daerah bersama pendamping sosial. Mereka diminta mendampingi Bank BNI saat pendistribusian kartu KKS dan buku tabungan kepada KPM agar proses berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Distribusi KKS dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan memudahkan KPM dalam mengambil kartu tanpa harus menempuh jarak jauh.
Bagi KPM yang pada 2025 sempat menerima undangan pengambilan kartu namun berhalangan hadir karena sakit, bekerja di luar kota, atau alasan lain, kini memiliki kesempatan kembali di awal 2026.
Status “Tidak” di Cek Bansos, Apa Artinya?
Selain soal Kartu KKS BNI 2026, banyak KPM mempertanyakan status bantuan PKH, BPNT, dan PBI yang tertulis “tidak” di aplikasi Cek Bansos. Secara teori, status tersebut memang menunjukkan bahwa penerima tidak lagi mendapatkan bantuan.
Namun, para pendamping sosial mengingatkan bahwa pembaruan data di aplikasi Cek Bansos kerap mengalami keterlambatan. Karena itu, status tersebut belum bisa dijadikan patokan utama.
Pendamping sosial lebih mengacu pada sistem internal seperti 6NG, khususnya pada menu View DTS, PKH, final closing, dan monitoring penyaluran bansos. Data pada sistem tersebut dinilai lebih akurat dan real time.
Update PKH-BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Untuk perkembangan bantuan PKH-BPNT tahap pertama 2026, per 3 Februari 2026 mayoritas KPM tercatat masih berstatus SPM (Surat Perintah Membayar). Artinya, bantuan belum memasuki tahap SI (Standing Instruction) dan belum ada pencairan dana.
Dengan kondisi tersebut, KPM diimbau tidak terlalu sering mengecek saldo melalui ATM atau agen bank. Terlalu sering menggunakan kartu KKS justru berisiko menyebabkan kartu rusak, hilang, atau tertelan mesin.
KPM diminta menunggu informasi resmi dari pendamping PKH setempat atau pengumuman melalui kanal resmi Kemensos, baik di media sosial maupun website pemerintah.
Imbauan Menunggu Informasi Resmi
Pemerintah menegaskan bahwa setiap perkembangan pencairan bansos akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Kemensos.
Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi agar terhindar dari kesalahpahaman.
Dengan redistribusi Kartu KKS BNI 2026 ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
Editor : Kirana Meigita Luciana Rani