JAKARTA - RUU APBN 2027 mulai memasuki tahapan penting setelah pemerintah menggelar konsultasi publik untuk menjaring masukan masyarakat. Dalam rancangan tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Konsultasi publik RUU APBN 2027 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan fiskal. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah dan kalangan akademisi untuk membahas arah kebijakan APBN tahun depan.
Direktur Penyusunan APBN Ropianto Kurniawan menjelaskan, masukan publik diperlukan agar penyusunan APBN 2027 semakin baik, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Belum Jadi Tersangka, Propam Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Anggota YW
Dalam pemaparannya, pemerintah menyebut perekonomian global masih menghadapi berbagai tekanan. Ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga minyak, pasar keuangan, hingga risiko inflasi menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan fiskal 2027.
Meski demikian, kondisi ekonomi domestik dinilai masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,29 persen. Inflasi juga disebut masih terjaga di bawah 3 persen. Sejumlah indikator lain seperti pertumbuhan kredit, aktivitas manufaktur, penjualan kendaraan, serta perdagangan turut menunjukkan perkembangan positif.
Karena itu, kebijakan APBN 2027 diarahkan tetap pro-growth dan pro-welfare. Pemerintah ingin belanja negara tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak terhadap investasi, daya beli, pendapatan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan.
Baca Juga: Rp25 Juta Melayang, Dapur hingga Kandang Ayam Warga Ngantru Ludes Terbakar
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan delapan kluster program kerja prioritas nasional. Salah satu fokusnya adalah kedaulatan pangan melalui pembangunan sentra pangan, pencetakan sawah, bendungan, irigasi, modernisasi kapal nelayan, hingga peningkatan produksi daging, susu, dan telur.
Pemerintah juga mendorong kemandirian energi. Kebijakan biodiesel dan bioetanol akan diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah terpencil dan insentif kendaraan listrik juga menjadi bagian dari strategi energi.
Bidang pendidikan dan kesehatan turut mendapat perhatian. Pemerintah merencanakan revitalisasi sekolah, peningkatan sarana prasarana pendidikan, digitalisasi pendidikan, pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat. Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit daerah serta keberlanjutan program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi agenda yang disiapkan.
Hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur juga masuk dalam prioritas. Pemerintah berharap hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor. Sementara itu, pembangunan jalan, rumah masyarakat, serta rehabilitasi pascabencana akan terus dilakukan.
Baca Juga: Daftar 10 Mobil yang Disebut Bakal Dilarang Isi Pertalite, Ada Avanza hingga Innova
Dalam asumsi ekonomi makro yang telah dibahas bersama DPR, pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok pada kisaran 5,8-6,5 persen. Inflasi diperkirakan 1,5-3,5 persen, suku bunga 6,5-7,3 persen, nilai tukar Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak berada di kisaran 70-95 dolar AS per barel.
Untuk postur APBN, defisit ditargetkan berada pada rentang 1,8-2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar 12,01-12,4 persen PDB, sedangkan belanja negara berada pada kisaran 13,81-14,8 persen PDB.
Di sisi penerimaan, pemerintah berencana memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi dan integrasi data. Sementara itu, pengelolaan PNBP akan diarahkan pada perbaikan tata kelola, digitalisasi, simplifikasi layanan, serta penguatan pengawasan.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar bantuan lebih tepat sasaran. Program seperti PKH, kartu sembako, bantuan pangan, PIP, serta berbagai beasiswa tetap menjadi bagian dari perlindungan sosial. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawasi pelaksanaannya agar anggaran benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Pembahasan RUU APBN 2027 selanjutnya akan berlanjut bersama DPR pada Agustus dan September. Pemerintah berharap undang-undang tersebut dapat disahkan pada akhir September atau awal Oktober, sehingga rincian APBN dapat segera disiapkan dan pelaksanaan program bisa dimulai sejak awal 2027.
Editor : Carissa Emrys Fawnia