JAKARTA - Ketegangan geopolitik internasional saat ini sedang berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Isu panas tidak lagi hanya berpusat di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran, atau ketegangan di Selat Taiwan. Kini, muncul titik api baru yang menyeret negara-negara Eropa, yakni polemik Greenland. Para pakar mulai mengkhawatirkan bahwa situasi ini bisa menjadi potensi Perang Dunia Ketiga yang nyata dan menghancurkan tatanan global.
Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut memberikan pandangan mendalam mengenai situasi ini. Beliau menilai bahwa eskalasi yang terjadi saat ini menunjukkan kemiripan yang mengerikan dengan periode menjelang pecahnya Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, secara spesifik menyoroti bahwa konflik terkait Greenland berpotensi menjadi pintu masuk utama terjadinya potensi Perang Dunia Ketiga.
Menurut Hikmahanto, risiko tersebut akan meningkat tajam jika Amerika Serikat mulai melakukan aksi militer terbuka. Situasi diprediksi akan berubah drastis apabila Negeri Paman Sam melangkah lebih jauh dari sekadar manuver simbolik. Jika Amerika Serikat sampai melakukan serangan ke Greenland dan mengusir pasukan militer Denmark serta NATO di sana, hal tersebut dipastikan akan memicu reaksi keras dan balasan mematikan dari negara-negara Eropa.
Lantas, bagaimana nasib Indonesia jika potensi Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah? Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat posisi geografis dan politik Indonesia di panggung dunia. Sejauh ini, Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang relatif aman. Namun, Hikmahanto Juwana mengingatkan bahwa istilah "aman" tersebut sangatlah relatif dan bisa berubah dalam sekejap.
Dilihat dari sudut pandang aliansi militer, Indonesia memang memiliki keunggulan karena tidak terikat pakta pertahanan langsung dengan Amerika Serikat maupun blok Eropa. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut selama ini memberikan perlindungan diplomatik yang cukup kuat. Namun, Hikmahanto memberikan peringatan keras: jika perang global tersebut melibatkan senjata nuklir, maka semua batasan aman akan terhapus. Dalam skenario terburuk, Indonesia tidak akan bisa menghindar dari dampak radiasi dan kehancuran ekonomi, yang ia sebut sebagai kondisi di mana "kiamat semakin mendekat."
Meskipun Indonesia berstatus sebagai negara nonblok, hal itu bukan jaminan mutlak keselamatan. Indonesia harus tetap konsisten berpihak pada perdamaian dunia sambil membaca kenyataan pahit di lapangan. Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menambahkan bahwa Indonesia harus menyadari realita bahwa hukum internasional sering kali menjadi tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan kekuatan negara-negara besar (Great Powers).
Fahmi menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam "ilusi normatif". Mengecam pelanggaran hukum internasional memang tetap relevan secara diplomasi, namun tindakan itu tidak akan cukup untuk melindungi kepentingan nasional saat krisis nyata meledak. Sebagai negara menengah, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan. Negara menengah sering kali dianggap terlalu signifikan untuk diabaikan oleh kekuatan besar, namun sangat mudah untuk ditekan jika tidak memiliki kapasitas pertahanan yang mumpuni.
Oleh karena itu, ruang kompromi bagi Indonesia semakin menyempit. Biaya dari sebuah kesalahan strategi di tengah potensi Perang Dunia Ketiga akan menjadi sangat mahal. Indonesia dituntut untuk aktif membangun otonomi strategis. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui retorika diplomasi, tetapi wajib melalui penguatan kekuatan ekonomi, ketahanan keamanan yang tangguh, serta jejaring hubungan internasional yang adaptif.
Langkah nyata yang harus segera diperkuat adalah menjadikan pertahanan dan ketahanan ekonomi sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Dengan memperkuat struktur internal, Indonesia diharapkan tidak hanya terseret secara pasif ke dalam konflik kekuatan besar, melainkan mampu berdiri tegak menjaga kedaulatan di tengah guncangan badai global yang kian tak menentu.
Editor : Natasha Eka Safrina