RADAR TULUNGAGUNG — Respons Menkeu Purbaya terkait pencekalan mantan Dirjen Pajak oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik.
Dalam video yang diunggah Kompas TV, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima laporan resmi apa pun terkait langkah hukum tersebut.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses hukum harus dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya.
Purbaya menyebut bahwa Respons Menkeu Purbaya dalam kasus ini bukanlah bentuk intervensi ataupun tekanan terhadap aparat penegak hukum.
Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak berperan dalam proses pencekalan dan penanganan kasus tersebut.
Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dari Jaksa Agung terkait perkembangan penyidikan.
Dalam penjelasannya, Respons Menkeu Purbaya lebih menekankan pentingnya objektivitas dalam memproses dugaan pelanggaran.
Ia berulang kali menyatakan bahwa lembaga hukum harus diberi ruang untuk bekerja tanpa tekanan.
Belum Ada Laporan Resmi dari Kejaksaan Agung
Saat ditanya mengenai posisi kementerian dalam perkembangan kasus tersebut, Purbaya dengan tenang menjawab bahwa sejauh ini ia “belum dapat laporan” maupun penjelasan dari Jaksa Agung.
Ia menegaskan bahwa kementerian tidak memiliki wewenang dalam menentukan arah penyelidikan.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat pajak atau perusahaan harus ditelusuri berdasarkan fakta dan data, bukan spekulasi.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah pemberitaan di media mungkin tidak sepenuhnya akurat sehingga publik perlu menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum.
Baca Juga: Showroom di Tulungagung Merugi Rp 864 Juta Karena Jadi Korban Penggelapan Mobil, Ini Modus Pelaku
Dugaan Perusahaan Tak Tepat Waktu Bayar Pajak
Dalam video tersebut, pewarta juga menyinggung pernyataan Purbaya pada pekan sebelumnya mengenai beberapa perusahaan yang belum tepat waktu dalam membayar pajak.
Ketika ditanya apakah kasus yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung terkait dengan temuan tersebut, Purbaya menolak berspekulasi.
“Ini kan beda. Mungkin ada beberapa penilaian yang tidak terlalu akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa semua perkembangan masih menunggu proses hukum dan tidak seharusnya dikaitkan secara langsung sebelum ada kejelasan resmi.
Pemanggilan Pegawai dan Permintaan Data
Pewarta kemudian menanyakan apakah Kejaksaan Agung pernah meminta data tertentu kepada Kementerian Keuangan terkait kasus eks Dirjen Pajak.
Purbaya menegaskan bahwa tidak ada permintaan khusus yang ia terima. Namun ia mengakui bahwa beberapa pegawai pajak dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian mengenai kejadian di masa lalu.
Ia menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan proses normal dalam penyelidikan, terutama ketika penyidik membutuhkan informasi tambahan.
Menurutnya, peran pegawai yang dipanggil hanya sebatas menjelaskan apa yang terjadi pada periode yang relevan.
Bantahan soal “Bersih-Bersih Pajak”
Menariknya, Purbaya juga membantah asumsi yang menyebut dirinya sedang melakukan “bersih-bersih” di Direktorat Jenderal Pajak.
Ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah melakukan langkah khusus semacam itu. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki mekanisme sendiri dalam menindak pelanggaran.
“Enggak. Saya enggak pernah bersih-bersih. Mereka bersih-bersih sendiri,” tegasnya.
Ia menilai bahwa kasus yang terjadi merupakan bagian dari penegakan hukum masa lalu, bukan langkah yang diprakarsai oleh kementeriannya.
Purbaya menjelaskan bahwa fokus pihaknya adalah memastikan pegawai pajak bekerja lebih serius dan profesional.
Adapun soal kasus yang kini ramai diperbincangkan, ia menyatakan tidak mengetahui seberapa kuat bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung. Karena itu, seluruh proses diserahkan kepada aparat yang berwenang.
Identitas Perusahaan yang Terseret Kasus
Ketika ditanya mengenai perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Purbaya kembali menegaskan bahwa ia tidak memiliki informasi detail.
Ia hanya menyebut bahwa data mengenai perusahaan-perusahaan itu sudah muncul di beberapa media daring maupun cetak.
“Di koran sudah ada tuh kelihatannya.Di internet juga ada,” ujarnya sambil menegaskan bahwa ia belum menerima detail resmi dari penyidik.
Menunggu Proses Hukum Berjalan
Di akhir keterangannya, Purbaya kembali menekankan bahwa ia memilih menunggu proses hukum berjalan sesuai jalurnya.
Transparansi dan akurasi dianggapnya penting agar publik tidak mendapatkan informasi keliru.
Video kemudian ditutup dengan pernyataan dari presenter Kompas TV yang mengingatkan pemirsa untuk mengikuti perkembangan kasus ini melalui kanal resmi siaran digital dan platform daring lainnya.
Dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan, Respons Menkeu Purbaya menunjukkan sikap hati-hati, objektif, dan mengedepankan independensi proses hukum dalam kasus eks Dirjen Pajak yang tengah menjadi sorotan nasional. ****
Editor : Dharaka R. Perdana