TULUNGAGUNG - Kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres BIP Kota AKBP Didik Putra Kuncoro kembali menyorot lemahnya pengawasan internal Polri. Kasus ini menambah panjang daftar perwira Polri yang terjerat narkoba, menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas aparat penegak hukum.
Selain Didik Putra Kuncoro, sejumlah pejabat tinggi Polri sebelumnya juga tercatat terjerat narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Tedi Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup pada 9 Mei 2023 karena terbukti mengedarkan sabu-sabu.
Kasus ini menyeret eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dodi Prawiranegara, yang divonis 17 tahun penjara atas keterlibatannya dalam peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda tersebut.
Kasus mantan Kapolres BIP Kota Didik Putra Kuncoro semakin memperjelas pola penyalahgunaan jabatan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan narkoba setelah kedapatan menyimpan sabu di rumah Ibda Diadita Agustina di Tangerang, Banten.
Tidak hanya itu, Didik diduga menerima uang sekitar Rp1 miliar dari bandar narkoba bernama Koko Erwin. Hal ini memicu perdebatan publik mengenai efektivitas pembinaan integritas di kalangan perwira Polri.
Daftar Perwira Polri Terseret Narkoba
Selain Didik Putra, sejumlah perwira lain turut menjadi sorotan. Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, divonis 17 tahun penjara karena terlibat transaksi narkoba bersama Linda Puji Astuti, Aito Janto Situborang, dan Aibda Ahmad Darmawan. Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi, mantan Kapolsek Astana Bandung, juga tertangkap pesta narkoba di hotel setelah pemeriksaan urine positif.
Di level bawah, AKP Bauagi, eks Kasat Res Narkoba Polres BIP Kota, diamankan dengan barang bukti sabu-sabu seberat 488 gram. Barang haram ini ditemukan di rumah dinasnya di kompleks asrama Polres. Saat ini, Bauagi berstatus tersangka dan sedang menunggu sidang kode etik profesi Polri, yang kemungkinan berujung pada pemecatan tidak dengan hormat.
Dampak dan Tantangan Integritas Polri
Keterlibatan mantan Kapolres BIP Kota dan perwira lainnya menimbulkan kekhawatiran serius terkait darurat kepemimpinan Polri. Narasumber dari Kompolnas menyatakan bahwa jaringan narkoba sengaja menyasar pejabat tinggi karena mereka dianggap paling rentan dan strategis untuk memuluskan operasi kriminal. Godaan berupa uang dan kekuasaan menjadi risiko besar bagi pejabat yang memiliki akses langsung terhadap penegakan hukum.
Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, menekankan bahwa reformasi kultural dan pembinaan integritas adalah kunci. Pengawasan internal, tes narkoba mendadak, dan mekanisme whistleblower yang aman harus segera diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Sistem promosi berbasis meritokrasi juga dinilai penting agar pejabat yang berintegritas dapat menjadi teladan bagi anggota lain.
Kasus Didik Putra Kuncoro dan deretan perwira Polri lainnya bukan hanya persoalan hukum semata. Ini menjadi refleksi besar bagi institusi kepolisian, terkait kredibilitas, kepercayaan publik, dan kemampuan Polri dalam memberantas narkoba tanpa kompromi. Pembinaan integritas yang konsisten serta penegakan kode etik di seluruh tingkatan menjadi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dengan munculnya fakta-fakta ini, publik menunggu tindakan tegas dan reformasi internal yang nyata agar skandal narkoba tidak kembali menjerat pimpinan Polri dan merusak citra institusi penegak hukum.
Editor : Axsha Zazhika