Hari Pendidikan Nasional yang sering diperingati tiap tanggal 2 Mei bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi momentum untuk menilai secara jujur: sejauh mana negara telah menghadirkan pendidikan yang bermutu dan adil bagi seluruh rakyat?
Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memang telah mencapai kemajuan, tetapi masih menyimpan ketimpangan serius. Pada tahun 2024, angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia SD (7–12 tahun) sudah mencapai sekitar 99%, dan SMP (13–15 tahun) sekitar 96%.
Namun, angka ini turun drastis pada jenjang SMA (16–18 tahun) menjadi sekitar 74%, dan lebih rendah lagi di perguruan tinggi hanya sekitar 29% (Databoks). Fakta ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak bangsa yang tersingkir dari sistem.
Baca Juga: Konsep Strategis dalam Mengelola Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hadir di Masyarakat
Lebih mengkhawatirkan lagi, kesenjangan antara desa dan kota masih nyata. Data menunjukkan partisipasi pendidikan di perkotaan sekitar 82,48%, sedangkan di perdesaan hanya 77,36%. Bahkan, tidak semua wilayah memiliki akses sekolah menengah.
Hanya sekitar 38 ribu desa memiliki SMP dan sekitar 18 ribu desa memiliki SMA (GoodStats). Artinya, bagi banyak anak Indonesia, pendidikan bukan soal kemampuan, tetapi soal jarak dan akses.
Masalah utama lainnya adalah faktor ekonomi. Lebih dari 70% kasus putus sekolah disebabkan oleh kemiskinan (TIMES Indonesia). Ini menegaskan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang dijamin negara, melainkan masih menjadi beban bagi keluarga miskin.
Padahal, pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa kelompok miskin sangat bergantung pada sekolah negeri sebagai satu-satunya akses pendidikan (Databoks).
Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya terasa di ruang kelas, tetapi juga di dunia kerja. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA masih berkisar 6–8% (Badan Pusat Statistik Indonesia), menunjukkan bahwa pendidikan yang belum berkualitas akan menghasilkan lulusan yang belum siap menghadapi realitas ekonomi.
Baca Juga: Peternak Rakyat di Persimpangan Perjanjian Dagang
Di sinilah letak urgensinya: pendidikan tidak cukup hanya “ada”, tetapi harus bermutu dan gratis secara substantif. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang menghadirkan guru berkualitas, fasilitas memadai, kurikulum relevan, serta membentuk manusia secara utuh; tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang serius membangun pendidikan akan menuai kemandirian. Salah satu contoh adalah Iran, yang tetap mampu melahirkan generasi unggul dan melek teknologi meskipun berada dalam tekanan globaldan Tingkat ekonomi yang tidak menguntungkan.
Ini karena mereka menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis negara, bukan sekadar program pelengkap.
Dalam konteks Indonesia, program bantuan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu memiliki nilai kemanusiaan. Namun, jika dilihat dari urgensi jangka panjang, investasi pada pendidikan jauh lebih fundamental.
Baca Juga: Bukan Manekin, Bukan Mesin: Sebuah Manifesto Kehormatan Perempuan
Data menunjukkan bahwa akar utama putus sekolah adalah kemiskinan dan akses dan bukan semata persoalan gizi. Oleh karena itu, program seperti MBG seharusnya bersifat selektif dan terarah, difokuskan pada wilayah tertinggal dan kelompok rentan.
Lebih dari itu, berbagai kekhawatiran publik terkait potensi inefisiensi dan penyimpangan anggaran dalam proyek besar seperti MBG tidak bisa diabaikan. Tanpa tata kelola yang kuat, program sosial berisiko menjadi beban fiskal tanpa dampak signifikan.
Sebaliknya, pendidikan yang baik justru akan melahirkan generasi yang mampu mencegah korupsi, karena mereka dibentuk dengan integritas dan kesadaran moral sejak dini.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi titik balik. Negara perlu menegaskan kembali prioritasnya: memastikan pendidikan bermutu yang benar-benar gratis dan inklusif bagi seluruh rakyat.
Baca Juga: Ponorogo dan Panggilan Sejarah: Dari Daerah Agraris Menuju Penyangga Kedaulatan Pangan Bangsa
Karena dampak pendidikan tidak bersifat sesaat. Ia bekerja sepanjang hayat, membentuk karakter, menentukan masa depan individu, dan pada akhirnya menentukan nasib bangsa.
Jika hari ini kita serius membangun pendidikan, maka kita sedang membangun Indonesia yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing global. Namun jika pendidikan terus dipinggirkan, maka ketimpangan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak bantuan yang dibagikan hari ini, tetapi oleh seberapa berkualitas pendidikan yang diterima anak-anak bangsa hari ini.***
Editor : Vidya Sajar Fitri