RADAR TULUNGAGUNG - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan Rp178,7 triliun bagi sektor pendidikan dalam RAPBN 2025 merupakan sinyal kuat bahwa pendidikan bukan hanya janji kampanye, tapi prioritas nyata.
Bukan hanya angka yang mengejutkan, tapi cara alokasi dana ini diarahkan untuk gaji, tunjangan, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen membawa harapan besar di tengah realitas lapangan yang selama ini stagnan.
Sudah terlalu lama guru terutama non-PNS dan di daerah tertinggal mengabdi dalam ketidakpastian tunjangan dan minimnya dukungan peningkatan kualitas.
Baca Juga: Tunjangan Ngekos DPR 50 Juta, Ironi di Tengah Kesulitan Rakyat
Demikian pula banyak dosen yang dipaksa bertahan dengan honor rendah, birokrasi kaku, dan beban kerja yang tidak sebanding.
Maka, saat negara menunjukkan itikad untuk membenahi ini secara sistemik, dukungan layak diberikan, dengan catatan pengawasan harus diperketat.
Yang perlu diingat, uang besar tak menjamin perubahan besar jika tak dikelola dengan bijak. Pengalaman masa lalu menunjukkan betapa tunjangan profesi guru kerap tersendat karena koordinasi buruk antara pusat dan daerah.
Belum lagi soal pelatihan yang sering kali bersifat formalitas, tanpa peningkatan kompetensi yang nyata di ruang kelas.
Redaksi melihat anggaran ini sebagai momen penting—bahkan krusial—dalam reformasi pendidikan.
Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi anggaran benar-benar adil dan menyentuh guru dan dosen yang selama ini berada di lapisan paling bawah.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Guru Adalah Beban Negara? Simak Fakta Sebenarnya!
Tunjangan profesi untuk guru non-PNS dan ASN daerah harus dijamin cair tepat waktu, transparan, dan tanpa praktik “potongan tidak resmi” yang kerap menghantui tenaga pendidik di daerah.
Demikian juga program pelatihan kompetensi. Jangan hanya terjebak pada seminar dan sertifikat, tetapi harus berorientasi pada penguasaan pedagogi, adaptasi teknologi, dan penguatan karakter.
Masyarakat butuh guru yang tak hanya hadir, tapi mampu menginspirasi dan membimbing generasi masa depan.
Baca Juga: Video Call dengan Bupati Sudewo, Husein Hafidz Batalkan Aksi Demo 25 Agustus di Pati, Apa Alasannya?
Komitmen Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM patut diapresiasi.
Namun lebih dari itu, redaksi menegaskan: komitmen harus dibarengi dengan eksekusi yang rapi, tepat sasaran, dan terukur.
Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan nasional bukan ditentukan oleh jumlah dana yang digelontorkan, tapi oleh kualitas guru dan dosen yang berdiri di depan kelas. ****
Editor : Dharaka R. Perdana