RADAR TULUNGAGUNG - Rencana kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025 ramai diperbincangkan publik.
Banyak yang penasaran, apakah tahun depan benar-benar ada perubahan besar dalam nominal tunjangan pensiun?
Pemerintah baru di bawah Prabowo-Gibran ternyata sudah menyusun skema, tapi masih dalam tahap rencana.
Baca Juga: Perpres 79/2025 Disorot: Gaji ASN Naik, Pensiunan Masih Menunggu Aturan Baru
Banyak pihak mempertanyakan: apakah benar gaji pensiunan PNS akan naik tahun depan? Faktanya, hingga pertengahan Oktober 2025,
kebijakan tersebut masih dalam tahap rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut sumber dari tim transisi Prabowo-Gibran, pemerintah tengah mempertimbangkan skema kenaikan gaji dan tunjangan pensiun bagi para abdi negara yang sudah purna tugas.
Rencana ini termasuk dalam agenda prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
Namun, berapa besar kenaikannya jika benar terealisasi? Berdasarkan dokumen kebijakan fiskal sementara,
kenaikan yang diajukan berkisar antara 5 persen hingga 8 persen tergantung tingkat jabatan dan masa kerja terakhir.
Meski belum final, angka ini sudah menimbulkan harapan bagi jutaan pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rini Hardianti, menyebutkan bahwa wacana ini bisa menjadi langkah positif.
Namun perlu diiringi dengan reformasi sistem pensiun itu sendiri. “Bukan hanya naik nominalnya, tetapi juga sistem pembayaran yang lebih adil dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa keputusan akhir akan diumumkan paling lambat pada Desember 2025.
Menteri Keuangan menyebut bahwa ruang fiskal negara masih cukup aman untuk menampung tambahan beban anggaran ini, selama pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5%.
Meski terdengar menjanjikan, penting untuk dicatat bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 masih bersifat rencana, belum final, dan menunggu pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
Masyarakat diimbau untuk tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan sebelum dokumen resmi APBN disahkan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana