RADAR TULUNGAGUNG - Muhammadiyah sering disebut sebagai salah satu organisasi masyarakat paling unik di Indonesia.
Usianya sudah melampaui satu abad. Tepatnya 113 tahun sejak didirikan pada 1912. Namun, alih-alih tampak renta, Muhammadiyah justru masih terlihat lincah, produktif, dan terus berkembang.
Organisasi ini masih aktif mendirikan universitas, rumah sakit, sekolah, hingga pondok pesantren di berbagai daerah.
Keunikan Muhammadiyah tidak hanya terletak pada usia panjangnya. Organisasi Islam ini juga dikenal sebagai salah satu ormas terkaya di Indonesia, dengan aset bernilai triliunan rupiah.
Menariknya, kekayaan besar itu tidak memicu konflik internal atau perebutan kekuasaan. Sebaliknya, suasana di tubuh Muhammadiyah dikenal adem, damai, dan jauh dari drama politik.
Fenomena ini kembali mencuat ketika publik menyoroti tradisi suksesi kepemimpinan Muhammadiyah yang kerap diwarnai sikap saling menolak jabatan.
Dalam setiap muktamar, suasana yang terjadi bukan adu slogan atau perebutan kursi, melainkan saling dorong tanggung jawab.
Tradisi Menolak Jabatan yang Jadi Ciri Khas
Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Saat itu, sembilan formatur yang terpilih justru sama-sama menolak menjadi ketua umum.
Situasi tersebut membuat panitia harus mencari jalan keluar kreatif. Akhirnya, muncul ide “meminang” RA Sultan Mansur dari Minangkabau untuk bersedia menjadi ketua umum dan hijrah ke Yogyakarta.
Dalam banyak organisasi, ditunjuk sebagai ketua adalah puncak prestasi. Namun di Muhammadiyah, jabatan justru dipandang sebagai pekerjaan rumah besar. Bukan kehormatan, melainkan beban tanggung jawab.
Jabatan Dipahami sebagai Amanah
Budaya ini tidak lahir secara instan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah didesain sebagai gerakan dakwah, bukan kendaraan politik atau arena perebutan jabatan.
Sejak proses kaderisasi paling awal, para anggotanya ditanamkan prinsip bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese.
Ketika seseorang dipilih memimpin, yang muncul bukan rasa bangga, melainkan kesadaran akan tanggung jawab besar yang harus dipikul.
Inilah yang membuat banyak kader merasa enggan, bahkan takut, menerima posisi puncak.
Sistem Formatur yang Minim Konflik
Faktor lain yang membuat Muhammadiyah relatif steril dari konflik adalah sistem pemilihan pimpinan.
Organisasi ini tidak mengenal kampanye terbuka, baliho, visi-misi bombastis, atau jargon politik.
Peserta muktamar hanya memilih nama-nama yang dianggap layak, lalu para formatur tersebut bermusyawarah untuk menentukan ketua umum.
Sistem ini membuat kontestasi personal nyaris tidak ada. Tidak ada ruang untuk manuver politik agresif, karena keputusan diambil secara kolektif dan tertutup.
Aset Besar, Tapi Tidak Bisa Dikuasai Pribadi
Meski memiliki aset triliunan rupiah, kekayaan Muhammadiyah tidak berada di tangan satu orang.
Seluruh aset dikelola melalui Amal Usaha Muhammadiyah dengan sistem manajemen kolektif yang ketat.
Ketua umum tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengambil keputusan finansial besar secara sepihak.
Dengan sistem seperti ini, jabatan pimpinan tidak menawarkan keuntungan materi. Yang “diperebutkan” hanyalah beban kerja dan tanggung jawab moral.
Kaderisasi Panjang dan Budaya Tertib
Kader Muhammadiyah yang sampai ke level pusat umumnya telah melewati proses panjang. Mereka sudah terbiasa bekerja secara kolektif, rendah hati, dan jauh dari ambisi personal. Budaya organisasi juga menekankan ketertiban, ketenangan, dan etika diskusi yang santun.
Forum-forum besar Muhammadiyah sering dianalogikan seperti rapat akademik. Ada humor, tetapi tetap tertib dan tidak riuh. Bahkan dalam perdebatan, nada bicara dijaga tetap sopan.
Warisan Nilai KH Ahmad Dahlan
Semua tradisi ini berakar pada nilai moral yang diwariskan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.
Dalam pandangan ini, kepemimpinan adalah taklif atau beban, bukan tasyrif atau kehormatan. Prinsip inilah yang membuat suksesi kepemimpinan Muhammadiyah terasa dingin, jernih, dan minim drama hingga hari ini. ****
Editor : Dharaka R. Perdana