RADAR TULUNGAGUNG – Cek saldo KKS kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah video di TikTok, Facebook, hingga grup WhatsApp mengklaim bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 sudah cair.
Namun, di balik euforia tersebut, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) justru mendapati saldo kartu KKS masih kosong atau nol.
Kondisi ini memicu kebingungan dan kekecewaan, terutama bagi KPM lama yang selama beberapa tahun rutin menerima bantuan.
Padahal, berdasarkan penelusuran terbaru, penyebab utama saldo KKS tidak cair bukan semata karena kendala teknis perbankan, melainkan perubahan besar pada kebijakan penyaluran bansos 2026.
Berdasarkan update sistem per Selasa, 3 Februari 2026, status penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 untuk alokasi Januari–Februari terpantau sudah bergerak di aplikasi SIKS-NG.
Mayoritas data telah masuk tahap SPM (Surat Perintah Membayar), bahkan di beberapa daerah sudah naik ke status SI (Standing Instruction), yang berarti perintah transfer dari kas negara ke bank penyalur telah diterbitkan.
Status SPM dan SI, Tapi Saldo Belum Masuk Massal
Meski secara sistem pusat menunjukkan progres positif, pencairan di lapangan belum terjadi secara massal.
Hasil cek saldo KKS di bank penyalur seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BSI masih didominasi saldo kosong.
Beberapa KKS baru memang dilaporkan sudah menerima dana, namun jumlahnya terbatas dan belum merata.
Sementara itu, beredar tangkapan layar saldo Rp200 ribu hingga Rp600 ribu yang diklaim sebagai pencairan PKH dan BPNT 2026. Setelah ditelusuri, saldo tersebut diduga kuat merupakan sisa bantuan tahun 2025 yang belum ditarik sepenuhnya.
Pemerintah menegaskan bahwa saldo KKS orang lain tidak bisa dijadikan acuan karena data penerima bansos 2026 telah diperbarui secara nasional.
Aturan Desil Jadi Penyebab Banyak KPM Dicoret
Faktor paling krusial yang menyebabkan banyak KPM lama tidak lagi menerima bantuan adalah penerapan aturan desil secara ketat pada 2026.
Pemerintah kini memfokuskan penyaluran PKH dan BPNT hanya kepada keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok sangat miskin dan miskin.
KPM yang berdasarkan pemutakhiran data ekonomi masuk ke desil 5 ke atas secara otomatis dicoret dari daftar penerima.
Artinya, meskipun sebelumnya rutin menerima bantuan, status ekonomi yang dinilai meningkat membuat bantuan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah penajaman target agar bansos lebih tepat sasaran dan tidak terus-menerus diterima oleh kelompok yang dinilai sudah lebih sejahtera.
Batas Kepesertaan Maksimal 5 Tahun
Selain aturan desil, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan masa kepesertaan bansos maksimal lima tahun berturut-turut.
KPM yang telah menerima PKH selama periode tersebut akan masuk proses graduasi atau degradasi alamiah.
Tujuannya adalah pemerataan bantuan sosial, agar keluarga lain yang selama ini belum tersentuh bansos juga mendapat kesempatan.
Dengan aturan ini, tidak ada jaminan KPM lama akan terus menerima bantuan setiap tahun.
Imbauan agar KPM Tidak Terjebak Konten Menyesatkan
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan konten cek saldo KKS yang viral di media sosial.
KPM disarankan mengecek status kepesertaan melalui pendamping sosial atau aplikasi resmi Cek Bansos untuk memastikan apakah masih masuk daftar bayar tahap 1 tahun 2026.
Jika hasil verifikasi menunjukkan nama sudah tidak terdaftar atau masuk desil 5 ke atas, KPM diminta menerima kebijakan tersebut sebagai bagian dari penyaluran bansos yang lebih adil dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, meski sistem pencairan PKH dan BPNT 2026 tahap 1 sedang berjalan, tidak semua KPM akan kembali menerima bantuan.
Aturan desil 1–4 dan pembatasan kepesertaan lima tahun menjadi penentu utama apakah saldo KKS akan terisi atau tetap nol.