JAKARTA – Peringatan cuaca ekstrem BMKG yang telah disampaikan sejak akhir tahun 2025 kini semakin terasa dampaknya. Ribuan rumah dilaporkan terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru setelah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami pemangkasan signifikan.
Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menilai Indonesia sebagai negara yang memang rawan bencana harus mempersiapkan sistem mitigasi yang kuat. Ia menyoroti bahwa peringatan cuaca ekstrem BMKG seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat.
Menurut Riza, Indonesia secara geografis berada di kawasan cincin api atau ring of fire yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Selain itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor juga terus berulang, terutama saat musim hujan disertai perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem.
Anggaran BNPB Terendah dalam 15 Tahun
Riza mengungkapkan, anggaran BNPB mengalami penurunan drastis. Tahun 2026, anggaran lembaga tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Angka ini disebut sebagai yang terendah sejak BNPB berdiri.
Sebagai perbandingan, anggaran BNPB pada 2025 masih mencapai lebih dari Rp2 triliun. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pernah menyentuh Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Saat pandemi COVID-19, anggaran BNPB sempat melonjak hingga Rp11 triliun.
Meski demikian, Riza menegaskan bahwa besarnya anggaran bukan berarti pemerintah mengharapkan terjadinya bencana. Namun, anggaran tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman untuk menghadapi potensi bencana yang sudah menjadi keniscayaan di Indonesia.
Komisi VIII DPR disebut telah memberikan perhatian terhadap pemangkasan anggaran BNPB. Evaluasi tengah dilakukan guna memastikan kesiapan penanggulangan bencana tetap berjalan optimal, termasuk memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dana perlindungan sosial.
Mitigasi Bencana Dinilai Lebih Penting
Riza menilai, peringatan cuaca ekstrem BMKG seharusnya menjadi dasar penguatan mitigasi bencana. Pemerintah pusat hingga daerah perlu memetakan wilayah rawan bencana secara detail dan melakukan evaluasi terhadap kawasan padat penduduk yang berada di zona risiko tinggi.
Ia mencontohkan, meningkatnya kejadian longsor hidrometeorologi menunjukkan pentingnya pemetaan wilayah merah bencana. Jika diperlukan, relokasi penduduk dari kawasan rawan harus segera dilakukan sebagai langkah pencegahan.
Namun, relokasi bukan perkara mudah. Pemerintah perlu membangun kesadaran masyarakat serta memberikan pemahaman bahwa langkah tersebut bertujuan menyelamatkan keselamatan warga.
Faktor Kerusakan Lingkungan Memperparah Bencana
Selain faktor alam, Riza menyoroti adanya peran manusia dalam memperparah bencana. Penggundulan hutan, alih fungsi lahan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi geografis sering menjadi pemicu meningkatnya risiko longsor dan banjir.
Ia mencontohkan sejumlah kasus longsor yang terjadi di Sumatera dan wilayah Cisarua, Bandung Barat. Banyak kawasan lereng pegunungan berubah fungsi menjadi perkebunan, vila, hingga kawasan wisata yang meningkatkan kerentanan bencana.
Menurutnya, penegakan regulasi lingkungan harus diperketat. Pemerintah perlu menindak tegas praktik perambahan hutan ilegal dan eksploitasi lahan yang berpotensi merusak ekosistem.
Perlu Solusi Jangka Panjang dan Konsistensi Kebijakan
Riza menilai, penanganan bencana di Indonesia masih cenderung reaktif. Evaluasi besar biasanya dilakukan setelah bencana terjadi, bukan melalui pencegahan sejak awal.
Padahal, pemerintah sebenarnya telah memiliki data pemetaan wilayah rawan bencana. Tantangan utamanya adalah implementasi kebijakan yang konsisten serta keberanian mengambil keputusan strategis, termasuk relokasi dan pembatasan aktivitas ekonomi di kawasan rentan.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus dijalankan agar aktivitas ekonomi tidak memperbesar potensi bencana.
Riza menegaskan, bencana yang terus berulang setiap tahun dapat mencerminkan kegagalan kolektif jika tidak diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, edukasi masyarakat, pengawasan pemerintah, serta peran media dinilai sangat penting dalam meningkatkan kesadaran mitigasi bencana.
Menurutnya, peringatan cuaca ekstrem BMKG harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional. Sebab, meski bencana tidak bisa dihindari, dampaknya masih dapat diminalkan melalui langkah antisipasi yang terencana.
Editor : Novica Satya Nadianti