JAKARTA - APBN 2027 mulai mendapatkan gambaran besar setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di hadapan DPR. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027, dengan tetap menjaga defisit anggaran di bawah 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
APBN 2027 tidak hanya diposisikan sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, memperkuat perekonomian, serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Prabowo menegaskan, penyusunan anggaran harus diarahkan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam kerangka APBN 2027, pemerintah memperkirakan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.
Baca Juga: Didominasi Generasi Muda, 100 Penari Tulungagung Siap Tampil di Istana Negara
Target Ekonomi dan Stabilitas Rupiah
Selain postur pendapatan dan belanja, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro untuk 2027. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada di kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602.000 hingga 615.000 barel per hari, sedangkan lifting gas sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Baca Juga: Lima Kesenian Jatim Dirangkai, Jaranan Senterewe Tulungagung Tampil di Istana Negara
Prabowo optimistis strategi fiskal yang prudent dan berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
Fokus pada Petani, Nelayan hingga Guru
Prabowo dalam pidatonya juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia mengaitkan kebijakan ekonomi pemerintah dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam.
Salah satu perhatian pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah ingin hasil panen petani memperoleh nilai yang layak sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat pedesaan.
Sektor perikanan juga menjadi perhatian. Pemerintah berencana melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi nelayan, termasuk melalui pembangunan desa nelayan. Dalam pidatonya disebutkan target pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan.
Tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan. Program tersebut diharapkan membantu nelayan memperoleh sarana pendukung yang lebih memadai, termasuk kebutuhan untuk melaut dan meningkatkan nilai hasil tangkapan.
Baca Juga: 100 Penari Tulungagung Jadi Wakil Jawa Timur, Tampil di Istana Negara
Kesejahteraan Guru dan Perlindungan Sosial
Guru juga disebut sebagai salah satu kelompok yang harus mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah. Prabowo menilai kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan guru.
Karena itu, perbaikan kondisi kehidupan guru dinilai menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain pendidikan, pemerintah juga menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.
Kelompok lanjut usia dan orang tua yang hidup sendiri juga menjadi perhatian melalui penguatan jaringan jaminan sosial. Pemerintah ingin menciptakan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, hidup aman, dan memperoleh perlindungan hukum secara adil.
Pada akhirnya, arah APBN 2027 menunjukkan kombinasi antara menjaga stabilitas fiskal dan memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah harus memastikan target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, serta program prioritas dapat berjalan beriringan agar ruang fiskal tetap sehat sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Editor : Bachtiar Tatag P