JAKARTA - Kenaikan gaji PPPK paruh waktu 2026 mulai menjadi perhatian setelah sejumlah pemerintah daerah membahas penyesuaian penghasilan bagi pegawai yang telah berstatus ASN. Besaran kenaikan belum berlaku secara nasional karena masih bergantung pada kemampuan fiskal dan kebijakan masing-masing daerah.
Salah satu gambaran datang dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pemerintah daerah setempat menyiapkan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk rencana penyesuaian penghasilan PPPK paruh waktu.
Dalam pembahasan yang disampaikan, penghasilan PPPK paruh waktu saat ini masih mengacu pada pendapatan yang diterima sebelum pengangkatan. Nominal tersebut berbeda-beda karena menyesuaikan penghasilan masing-masing pegawai sebelumnya.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Guru Juga Berpeluang Ikut Tes PNS
Pemerintah daerah kemudian melakukan simulasi kebutuhan anggaran apabila dilakukan penyesuaian. Hasil perhitungan menunjukkan usulan penghasilan PPPK paruh waktu menjadi Rp750.000 per bulan masih memungkinkan sesuai kemampuan fiskal daerah tersebut.
Namun, angka Rp750.000 itu bukan kenaikan yang berlaku bagi seluruh PPPK paruh waktu di Indonesia. Besaran penghasilan tetap bergantung pada kebijakan daerah, kemampuan anggaran, serta hasil pembahasan perubahan anggaran.
Kenaikan Belum Berlaku Nasional
Rencana penyesuaian penghasilan PPPK paruh waktu menunjukkan bahwa persoalan gaji masih menjadi perhatian setelah tenaga honorer beralih menjadi ASN melalui skema PPPK paruh waktu.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Dapat Kesempatan Ikut Seleksi PNS 2027
Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan berbeda. Karena itu, besaran pembayaran kepada PPPK paruh waktu juga tidak otomatis sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Di Tulungagung, jumlah PPPK paruh waktu yang disebut dalam informasi tersebut mencapai sekitar 5.400 orang. Jika usulan penyesuaian mendapat persetujuan dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan 2026, realisasinya diperkirakan dapat dilakukan pada akhir 2026.
Rencana itu sebelumnya telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski demikian, pelaksanaan masih menunggu keputusan kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, 231 Ribu Guru Masuk Skema Pengangkatan Baru
Anggaran pembayaran PPPK paruh waktu juga disebut ditempatkan pada pos belanja barang dan jasa. Penyesuaian anggaran selanjutnya dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan gaji PPPK paruh waktu 2026 belum menjadi kebijakan tunggal yang berlaku untuk seluruh daerah. Masing-masing pemerintah daerah masih memiliki ruang kebijakan berdasarkan kondisi fiskalnya.
Gaji PPPK Penuh Waktu Masih Mengacu Aturan Lama
Sementara itu, untuk PPPK secara umum, struktur gaji 2026 dalam informasi tersebut masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Belum disebut adanya aturan baru yang mengubah besaran gaji tersebut.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, 231 Ribu Guru Masuk Skema Pengangkatan Baru
Rincian gaji pokok yang disampaikan berdasarkan golongan dimulai dari sekitar Rp2,9 juta untuk golongan I. Golongan II sekitar Rp3,1 juta, golongan III Rp3,2 juta, dan golongan IV sekitar Rp3,3 juta.
Selanjutnya, golongan V disebut sekitar Rp3,9 juta, golongan VI Rp4,3 juta, golongan VII Rp4,5 juta, dan golongan VIII Rp4,7 juta.
Golongan IX berada di kisaran Rp5,2 juta. Golongan X sekitar Rp5,4 juta, golongan XI Rp5,7 juta, golongan XII Rp5,9 juta, dan golongan XIII Rp6,2 juta.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Naik Jadi Penuh Waktu 2027, Lalu Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi PNS
Untuk golongan XIV disebut sekitar Rp6,4 juta. Kemudian golongan XV Rp6,7 juta, golongan XVI Rp7 juta, sedangkan golongan XVII mencapai sekitar Rp7,329 juta.
Selain gaji pokok, PPPK juga memperoleh sejumlah tunjangan sesuai ketentuan. Di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta tunjangan hari raya.
Besaran tunjangan dapat berbeda di setiap instansi. Karena itu, total penghasilan PPPK tidak hanya ditentukan oleh gaji pokok.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Guru Berpeluang Jadi Penuh Waktu dan Ikut Seleksi PNS 2027
Bagi PPPK paruh waktu, wacana penyesuaian penghasilan masih menjadi perhatian karena besaran yang diterima belum seragam. Contoh usulan Rp750.000 per bulan di salah satu daerah menunjukkan adanya pembahasan kenaikan, tetapi belum dapat dianggap sebagai nominal nasional.
Dengan demikian, kenaikan gaji PPPK paruh waktu 2026 masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kemampuan fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum penyesuaian penghasilan direalisasikan.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Lentera Official