JAKARTA - Bansos PKH BPNT tahap 3 tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap untuk periode Juli, Agustus, dan September. Namun, tidak semua keluarga penerima manfaat (KPM) bisa menerima pencairan tersebut karena sebagian bantuan disebut ditangguhkan.
Informasi itu disampaikan dalam video YouTube Ahmad Risendi yang membahas pencairan bantuan sosial pada Agustus 2026. Selain PKH dan BPNT, penerima manfaat juga disebut mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan.
Pencairan PKH dan BPNT tahap 3 belum berlangsung serentak di seluruh daerah. Ada wilayah yang sudah menerima pencairan, sementara daerah lainnya masih menunggu proses penyaluran.
Baca Juga: Cara Cek Bansos dengan NIK, Status Sembako dan PKH Bisa Dilihat
PKH dan BPNT Cair Bertahap
Bansos PKH BPNT tahap 3 mencakup bantuan untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap, waktu pencairan setiap daerah bisa berbeda.
Dalam video tersebut, penerima diminta tidak terlalu sering melakukan pengecekan. Pengecekan status bantuan disebut cukup dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, terutama jika harus datang ke agen dan berpotensi mengeluarkan biaya administrasi.
Selain PKH dan BPNT, bantuan pangan berupa beras juga disebut menjadi salah satu bantuan yang disalurkan pada periode tersebut. Bantuan itu berasal dari program yang disebut berkaitan dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tidak Cair Meski Desil Rendah? Ini 3 Penyebabnya
Jumlah beras yang diterima mencapai 30 kilogram per KPM untuk alokasi tiga bulan. Artinya, setiap bulan penerima mendapatkan 10 kilogram beras.
Penerima bantuan beras tidak hanya berasal dari keluarga yang mendapatkan PKH atau BPNT. Dalam informasi tersebut disebutkan ada pula masyarakat yang tidak menerima kedua program itu, tetapi tetap mendapatkan bantuan beras.
1,4 Juta Penerima Disebut Terdampak
Di tengah proses pencairan, terdapat kelompok penerima yang bantuan PKH dan BPNT tahap 3-nya ditangguhkan. Penyebab yang disampaikan berkaitan dengan adanya indikasi penggunaan identitas penerima untuk aktivitas judi online.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Lewat HP, Bisa Pakai NIK dan Lihat Status Bantuan
Dalam video disebutkan, terdapat temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Data tersebut disebut berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).
Jumlah penerima yang bantuannya ditangguhkan disebut sekitar 1,4 juta orang dari penerima PKH maupun BPNT di seluruh Indonesia.
Namun, tidak semua penerima yang terdampak disebut benar-benar bermain judi online. Ada pula keluarga yang mengaku tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, tetapi identitasnya pernah dipinjam orang lain untuk membuat akun dompet elektronik atau rekening.
Akun tersebut kemudian diduga digunakan untuk melakukan top up atau transfer yang berkaitan dengan judi online. Akibat keterkaitan data identitas tersebut, bantuan keluarga yang bersangkutan ikut terdampak dan tidak cair pada tahap 3.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Lewat HP, Bisa Pakai NIK KTP dan Tanpa Datang ke Kantor Desa
Ada Mekanisme Sanggahan
Penerima yang merasa tidak pernah melakukan judi online disebut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Dalam video dijelaskan, penerima yang terindikasi dapat menandatangani berita acara yang dikeluarkan pihak desa atau kelurahan.
Berita acara tersebut berisi komitmen untuk tidak melakukan atau mengulangi aktivitas judi online. Dokumen itu juga diketahui oleh pendamping sosial serta penanggung jawab atau kepala desa maupun lurah.
Dengan demikian, terdapat tiga pihak yang disebut membubuhkan tanda tangan, yakni penerima yang terindikasi, pendamping sosial, serta pihak desa atau kelurahan.
Baca Juga: Bansos 2026 Status Exclude, Ini Penyebab dan Cara Sanggah agar Bisa Cair Lagi
Selanjutnya, surat tersebut diunggah melalui sistem yang disebut dalam video sebagai SKNG untuk proses sanggahan. Mekanisme itu diharapkan dapat menjadi jalan bagi penerima yang merasa terkena dampak akibat penyalahgunaan identitas.
Pencairan bansos pada Agustus 2026 pun tetap berlangsung secara bertahap. Masyarakat penerima PKH dan BPNT diminta memahami bahwa pencairan di satu daerah tidak otomatis terjadi pada hari yang sama dengan daerah lainnya.
Sementara itu, bantuan beras 30 kilogram disebut tetap menjadi salah satu bentuk bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Status penerimaan setiap keluarga tetap bergantung pada data dan proses penyaluran yang berlaku.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : ACH HARIS EFENDY