JAKARTA - Desil DTSEN yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat menjadi persoalan ketika data tersebut digunakan sebagai salah satu rujukan penetapan sasaran program pemerintah.
BPS memastikan masyarakat memiliki saluran untuk memperbarui informasi yang dianggap keliru. Namun, pengajuan pembaruan tidak serta-merta membuat desil berubah karena data harus melalui proses pemutakhiran dan pemeringkatan kembali.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Jangan Salah Pahami Arti Desil
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN saat ini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, serta evaluasi berbagai program. Di dalam DTSEN terdapat informasi desil yang menggambarkan posisi relatif keluarga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi.
Dalam dialog Top News, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nasrul Wajri menjelaskan bahwa BPS memiliki tugas menyediakan data, sementara kebijakan penggunaan data menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait.
Dia mengatakan BPS secara berkala mengevaluasi DTSEN dengan memperhatikan inclusion error dan exclusion error. Artinya, data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diperiksa untuk menemukan kemungkinan kesalahan dan kemudian diperbaiki.
Hal penting lainnya adalah memahami bahwa desil bukan angka yang menunjukkan pendapatan seseorang. BPS menjelaskan desil merupakan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama.
Dengan demikian, keluarga yang merasa kondisi ekonominya berubah atau datanya belum menggambarkan keadaan terbaru dapat mengajukan pembaruan.
Warga Bisa Menggunakan Kanal Resmi
Nasrul menjelaskan sedikitnya terdapat tiga jalur yang perlu diperhatikan masyarakat.
Pertama, masyarakat dapat menggunakan kanal yang disediakan Kementerian Sosial, termasuk Cek Bansos dan layanan terkait yang tersedia di Kemensos. Mekanisme usul dan sanggah juga menjadi bagian dari pemutakhiran data penerima manfaat. Kemensos sebelumnya menjelaskan bahwa masukan masyarakat dapat diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk dalam proses pembaruan data.
Kedua, BPS menyediakan kanal Cek DTSEN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melihat informasi yang tersedia dan melakukan pembaruan apabila menemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketiga, masyarakat diminta memastikan data administrasi kependudukan selalu mutakhir. BPS melakukan sinkronisasi data DTSEN dengan data kependudukan sehingga perubahan informasi kependudukan menjadi bagian penting dari kualitas data sosial ekonomi.
BPS juga menegaskan bahwa pengajuan pembaruan bukan berarti masyarakat dapat meminta angka desil tertentu. Informasi yang disampaikan akan menjadi input dalam proses pemutakhiran dan pemeringkatan. Posisi desil ditentukan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
DPR Minta Kesalahan Data Segera Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hadrian Irfani menilai pengelompokan desil memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Namun, dia mengakui masih terdapat warga yang merasa posisi desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
Karena itu, dia meminta BPS melakukan evaluasi terhadap kekeliruan data sekaligus memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga perlu mengetahui mekanisme yang dapat digunakan apabila menemukan ketidaksesuaian.
Permintaan tersebut menjadi penting karena desil dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program pemerintah. Meski demikian, BPS menegaskan desil bukan daftar otomatis penerima bantuan. Masing-masing program tetap memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri.
BPS menyebut pemutakhiran DTSEN memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat membuat posisi relatif dalam pemeringkatan ikut berubah. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memastikan data pribadi dan keluarga sesuai kondisi sebenarnya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas DTSEN.
Bagi warga yang menemukan ketidaksesuaian, langkah paling penting bukan sekadar mempersoalkan angka desil, melainkan memperbarui data melalui kanal resmi agar informasi tersebut dapat diverifikasi dan dipertimbangkan dalam proses pemutakhiran berikutnya.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Metro TV