RADAR TULUNGAGUNG– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai kritik. Guru Besar Sosiologi dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menilai program tersebut memiliki banyak persoalan mendasar, mulai dari desain kebijakan, besarnya anggaran, hingga ketidaktepatan sasaran.
Dalam diskusi di kanal YouTube yang dipandu oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Sulfikar bahkan menyebut program tersebut lebih menyerupai proyek bisnis katering berskala besar daripada program penanggulangan gizi.
“Program ini dari sisi desain dan anggaran sangat tidak masuk akal. Saya menyebutnya proyek bisnis catering. Bahkan istilah gratis itu sangat misleading karena dananya berasal dari pajak rakyat,” ujarnya.
Anggaran MBG Dinilai Terlalu Besar
Menurut Sulfikar, program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang jauh lebih besar dibanding program serupa di berbagai negara.
Ia mencontohkan bahwa di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, hingga China, anggaran program makan sekolah biasanya hanya sekitar 0,2 hingga 0,5 persen dari anggaran negara.
Namun di Indonesia, anggaran MBG disebut mencapai sekitar 10 persen dari APBN.
“Ini oversize. Program makan siang sekolah memang ada di banyak negara, tetapi proporsinya kecil. Di Indonesia anggarannya sangat besar,” katanya.
Dengan besarnya anggaran tersebut, program MBG diperkirakan menghabiskan puluhan triliun rupiah per tahun.
Tidak Tepat Sasaran
Selain soal anggaran, Sulfikar juga menyoroti persoalan distribusi program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan hasil studi yang ia sebutkan, sekitar 70 persen penerima MBG justru berada di daerah perkotaan atau wilayah yang sebenarnya tidak mengalami masalah gizi serius.
Sebaliknya, daerah terpencil yang lebih membutuhkan program tersebut justru mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil.
“Sekitar 70 persen program ini terkonsentrasi di kota-kota yang sebenarnya tidak membutuhkan. Sementara daerah terpencil distribusinya kecil,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa target utama program tidak tercapai.
Fokus Penyerapan Anggaran
Sulfikar menduga pemerintah lebih fokus pada penyerapan anggaran daripada efektivitas program.
Ia menilai keberhasilan program lebih sering diukur dari jumlah dapur atau jumlah porsi makanan yang dibagikan, bukan dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak.
“Yang selalu disebut adalah angka: berapa dapur, berapa porsi makanan yang dibagikan. Tapi apakah ketimpangan gizi berkurang tidak pernah dijelaskan,” katanya.
Akibatnya, program ini dinilai berpotensi menjadi proyek besar yang lebih mengutamakan penggunaan anggaran daripada manfaat sosial.
Kritik Sistem Vendor dan Dapur MBG
Sulfikar juga menyoroti sistem penyediaan makanan melalui dapur khusus atau vendor yang terpusat.
Menurutnya, model ini membuat rantai distribusi menjadi panjang dan rawan menimbulkan kepentingan bisnis.
Ia menilai seharusnya pengelolaan makanan dapat melibatkan sekolah atau masyarakat sekitar agar dampak ekonominya lebih terasa di tingkat lokal.
“Kalau ingin ada efek ekonomi, mestinya bahan makanan diambil dari sumber lokal. Tapi yang terjadi banyak produk kemasan seperti susu kotak atau roti pabrik,” ujarnya.
Potensi Bebani Anggaran Negara
Kritik lain yang muncul adalah kemungkinan program MBG membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Sulfikar menyebut program ini bahkan dapat meningkatkan kebutuhan utang pemerintah jika anggaran terus dipertahankan dalam skala besar.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian anggaran program tersebut diduga berasal dari pos pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas sekolah.
Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan.
Perlu Desain Ulang Program
Sulfikar menilai program Makan Bergizi Gratis tetap memiliki tujuan yang baik, yakni memperbaiki gizi anak sekolah. Namun ia menilai program tersebut perlu didesain ulang agar lebih efektif.
Salah satu solusi yang ia usulkan adalah menjadikan program tersebut lebih terarah atau targeted.
Artinya, program hanya diberikan kepada daerah yang benar-benar mengalami masalah gizi dan kemiskinan.
“Kalau mau efektif, program ini harus ditargetkan ke kelompok rentan dan daerah yang memang membutuhkan,” katanya.
Menurutnya, tanpa perubahan desain kebijakan, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program MBG berpotensi terus berlanjut di masa depan.
Editor : Cholifatun Nisak