RADAR TULUNGAGUNG - Pimpinan DPR RI membuka dialog penting dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi terkemuka pada Rabu, 3 September 2025, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Audiensi ini menjadi momentum krusial bagi aktivis mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi nasional pasca-serangkaian demonstrasi, termasuk isu penangkapan rekan-rekan mereka.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, memimpin pertemuan dengan agenda utama mendengarkan aspirasi mahasiswa secara bergiliran. Suasana terlihat serius, dengan pimpinan DPR mencatat setiap tuntutan yang disampaikan.
Salah satu tuntutan mendesak adalah permintaan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera membebaskan mahasiswa yang ditahan saat aksi pada 25-31 Agustus 2025.
Abdul Hakim dari HMI DIPO meminta pimpinan DPR segera menghubungi Kapolri untuk menyampaikan permintaan tersebut.
“Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami,” seru Hakim, yang disambut dukungan serempak mahasiswa lain, “Sepakat!”.
Hakim menegaskan bahwa mahasiswa yang ditahan bukan pemberontak atau sandera, dan aksi mereka berlangsung damai tanpa perusakan atau pembakaran. Dia menantang pihak berwenang untuk memverifikasi klaim tersebut.
Baca Juga: Begini Sosok Affan Kurniawan di Mata Keluarganya, Tokoh Nasional Sempat Melayat di Rumah Duka
Selain pembebasan demonstran, Ketua BEM UI Agus Setiawan menyampaikan tuntutan pembentukan tim investigasi independen.
Tim ini diharapkan mengusut tudingan makar yang disebut Presiden Prabowo Subianto serta memastikan gerakan mahasiswa tidak dicampur aksi perusuh.
Investigasi juga diminta menelusuri kasus provokasi yang menyebabkan kematian pengemudi ojol, Affan Kurniawan, saat unjuk rasa pada 28 Mei.
Agus menegaskan pentingnya tim ini agar mahasiswa mendapatkan kejelasan dan menyebutkan adanya “17+8 tuntutan rakyat” yang banyak disuarakan melalui media sosial, menekankan perlunya transparansi dan keadilan.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa, menegaskan solidaritas dan spektrum luas isu yang diperjuangkan.
Organisasi yang hadir antara lain: GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, dan HMI DIPO.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Dasco menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan dan korban lain dari aksi demonstrasi.
Dia juga meminta maaf atas kekurangan DPR, menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh yang akan segera dilakukan.
Komitmen ini menunjukkan DPR serius menanggapi kritik dan tuntutan mahasiswa serta siap melakukan introspeksi mendalam.
Dasco menjelaskan bahwa DPR telah merumuskan langkah konkret, termasuk:
1. Evaluasi tunjangan anggota DPR, Lembaga wakil rakyat ini berkomitmen untuk mengevaluasi secara komprehensif tunjangan yang diterima oleh anggotanya, yang seringkali menjadi sorotan publik.
2. Moratorium kunjungan kerja anggota, langkah ini menunjukkan upaya efisiensi dan fokus pada kinerja internal serta penghematan anggaran.
3. Reformasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan lembaga lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Dengan adanya komitmen DPR untuk berbenah dan memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah, diharapkan tercipta titik terang penyelesaian isu yang disuarakan mahasiswa.
Dialog konstruktif ini menjadi harapan bagi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dasco menutup pertemuan dengan kembali memohon maaf atas kekurangan DPR, menandai babak baru dalam hubungan antara wakil rakyat dan suara mahasiswa dengan janji perbaikan dan responsibilitas yang lebih besar. ****
Editor : Dharaka R. Perdana