Trenggalek– Ratusan warga terdampak tanah gerak di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, segera direlokasi. Indikasinya, pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim dan pihak terkait lainnya terus koordinasi. Termasuk penyediaan lahan dengan luas sekitar 5 hektare. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, saat berkunjung ke lokasi terdampak tanah gerak pada Selasa (14/1).
Pihak legislatif tidak sendiri. Ada pihak terkait lain yang ikut serta. Yakni, BPBD Jatim dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Tim dari provinsi itu didampingi langsung BPBD Trenggalek. Pemprov menargetkan kepastian relokasi bagi warga terdampak selesai pada akhir Januari.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menyampaikan, proses administrasi untuk relokasi sudah hampir rampung. “Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan, gubernur, dan instansi terkait hampir selesai. Keputusannya akan segera diumumkan, apakah warga tetap di lokasi atau direlokasi,” ujarnya.
Jika relokasi diputuskan, lanjut wanita ramah itu, Pemprov Jatim telah menyiapkan lahan dan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (huntara). Perhutani juga akan menyediakan lahan sesuai kebutuhan. “Relokasi memerlukan minimal 5 hektare lahan untuk menampung 119 jiwa, mencakup rumah tinggal dan fasilitas sosial,” katanya.
Dia menegaskan pentingnya perencanaan menyeluruh tanpa ego sektoral demi kemanusiaan. “Kami memastikan perencanaan ini ideal dan tidak ada egoisme sektoral. Ini adalah urusan kemanusiaan bersama,” tegasnya.
Berdasarkan peta mitigasi, tiga perempat wilayah Trenggalek berada di zona merah bencana tanah gerak dan longsor. PVMBG diminta memberikan analisis mendetail mengenai durasi dan potensi bencana di wilayah ini.
“Trenggalek adalah daerah yang kompleks dengan potensi bencana tinggi. Kami minta PVMBG untuk memberikan analisis yang detail terkait potensi tanah gerak di wilayah ini, termasuk estimasi durasi potensi bencana,” imbuhnya.
Di posko 2, tiga tenda besar telah disiapkan untuk kebutuhan pengungsi. Tenda dari BNPB digunakan sebagai tempat tidur, Baznas menyediakan musala dan ruang tambahan, sementara tenda Kemensos difungsikan untuk menjemur pakaian dan parkir kendaraan.
Bantuan untuk warga terdampak juga disalurkan oleh BPBD Jatim dan diserahkan secara simbolis oleh Komisi E DPRD Jatim dan Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto. Dengan percepatan administrasi dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap relokasi dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, warga terdampak dapat hidup lebih aman dan mengurangi risiko bencana di masa depan. (kho/c1/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa