Peralihan status pengelolaan Pantai Popoh menjadi wewenang Pemprov Jawa Timur tidak serta-merta membuat sarana prasarana (sarpras) di situ lengkap. Sampai saat ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah sarpras. Meskipun bakal digelontori anggaran miliaran rupiah, namun baru bisa lengkap dalam rentang tiga tahun ke depan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, melengkapi sarpras di Pantai Popoh memang tidak bisa seketika. Semua harus bertahap dan satu demi satu agar sesuai yang direncanakan sejak awal. “Tidak bisa seketika, semua harus bertahap,” katanya saat dihubungi Koran ini kemarin (9/7).
Menurut dia, sarpras yang harus tersedia di situ adalah pelabuhan nelayan dan tempat pelelangan ikan yang representatif. Mengingat hal ini merupakan kebutuhan dari para nelayan agar mau berlabuh dan menggerakkan roda perekonomian dari hasil perikanan laut. Kendati demikian, juga harus diimbangi dengan keberadaan zona konservasi yang belum tersedia di situ. “Area tersebut juga harus ditunjang zona konservasi sebagai penyeimbang,” jelasnya.
Data yang dihimpun Koran ini, ada beberapa item yang bakal dibangun di situ. Yakni kantor UPT Tulungagung senilai Rp 1,4 miliar, guest house dengan anggaran Rp 1,3 miliar, zona konservasi sekitar Rp 199 juta, dan pembangunan kapal pengawas senilai Rp 2,77 miliar. Di mana keempat item yang masuk pada APBD Jawa Timur 2017 tersebut sudah selesai dilelang.
Heru-sapaan akrabnya melanjutkan, sampai saat ini memang belum terlihat progres dari upaya melengkapi sarpras di pantai yang berada di Desa Besole, Kecamatan Besuki itu. Bahkan diperkirakan butuh waktu hingga tiga tahun agar semua tersedia. “Semua perlu waktu. Sehingga diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun agar semua yang dibutuhkan di UPT tersebut tersedia,” tandasnya.(rka/din)
Editor : Dharaka Russiandi Perdana