RADAR TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung masih harus bersabar untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Sebab, hingga kini realisasi proyek tersebut masih menunggu keluarnya izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengungkapkan, izin itu menjadi syarat utama lantaran lokasi pembangunan berada di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai.
Bahkan nantinya juga akan dibangun jembatan sebagai akses menuju sekolah.
“Untuk membangun jembatan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu memang harus ada izin dari BBWS Brantas,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, saat ini proses perizinan masih berjalan.
Pemkab Tulungagung pun berharap izin tersebut segera turun agar tahapan pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Sekarang masih proses. Harapannya bisa segera keluar supaya pembangunan bisa cepat berjalan,” katanya.
Baharudin menyebut juga telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung.
Bahkan, pemkab mendapat rekomendasi agar proses perizinan dipercepat.
“Kami kemarin juga mendapat arahan supaya proses izinnya bisa dipercepat,” sambungnya.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibangun di sisi timur Rusunawa Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.
Namun karena area tersebut berada di dekat aliran sungai, pembangunan akses jembatan menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari.
“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan sekarang sedang kami lengkapi. Terutama izin dari BBWS Brantas,” jelasnya.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pembangunan fisik ditargetkan mulai Oktober 2026 mendatang.
Seluruh pembiayaan, mulai pengurukan lahan hingga pembangunan gedung sekolah, disebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Dari pemerintah pusat rencananya pembangunan dimulai Oktober 2026. Termasuk pengurukan tanah juga dibiayai Kementerian PU,” terangnya.
Tak hanya itu, Menteri Sosial RI juga dijadwalkan datang langsung ke Tulungagung untuk meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Rencananya Agustus nanti Pak Menteri Sosial datang survei lokasi,” ungkapnya.
Meski pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini, kegiatan belajar mengajar diperkirakan baru dapat berjalan pada tahun ajaran 2027/2028.
“Kalau mulai dibangun Oktober 2026, kemungkinan operasional dan KBM baru dimulai tahun depan,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri