RADAR TULUNGAGUNG – Pematangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Tulungagung terus dilakukan.
Saat ini, lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah tersebut masih dalam tahap verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, berbeda dengan sejumlah daerah lain, Tulungagung tidak memiliki SR rintisan.
Karena itu, skema yang disiapkan langsung menuju pembangunan permanen.
“Kalau Tulungagung ini, karena belum punya rintisan, jadi langsung untuk permanen,” ujarnya, ketika dikonfirmasi saat melakukan kunjungan di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa pada Kamis (14/5).
Menurut Restu, lahan yang diajukan Pemkab Tulungagung saat ini sudah masuk proses verifikasi di tingkat pusat. Namun hingga kini belum ada penetapan resmi dari kementerian terkait.
“Tanahnya sudah diajukan. Sekarang masih diverifikasi Kementerian PU dan pihak yang berwenang di atas. Jadi memang belum ada penetapan,” katanya.
Meski demikian, dia optimistis usulan tersebut bisa segera mendapat persetujuan. Sebab, seluruh proses administrasi disebut sudah berada di pemerintah pusat.
“Tapi saya lihat prosesnya sudah di pusat semua. Mudah-mudahan segera di-ACC dan bisa langsung dibangun,” sambungnya.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pembangunan SR di Tulungagung diperkirakan mulai dilakukan tahun depan bersamaan dengan target operasional tahun ajaran baru.
“Mungkin tahun ajaran depan ya, karena sekarang tahun ajaran baru juga sudah dekat,” terangnya.
Restu menjelaskan, Tulungagung hanya mengusulkan satu titik lokasi pembangunan SR yaitu di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Sementara secara keseluruhan di Jawa Timur terdapat 19 lokasi lahan permanen yang telah diverifikasi Kementerian PU.
“Yang sudah diverifikasi ada 19 lahan di Jawa Timur. Dari jumlah itu, 18 sudah on progress pembangunan,” jelasnya.
Dia menambahkan, progres pembangunan di masing-masing daerah berbeda-beda. Bahkan, ada daerah yang progres fisiknya sudah mencapai lebih dari 50 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.
“Contohnya di Sampang, progresnya sudah sekitar 55 persen dan ditargetkan tahun ajaran baru nanti sudah operasional,” ungkapnya.
Menurut dia, satu SR nantinya dirancang mampu menampung hingga seribu siswa. Namun untuk sementara, daerah yang belum memiliki bangunan permanen akan lebih dulu menggunakan skema rintisan.
“Kalau yang permanen nanti bisa menampung sekitar seribu siswa,” ujarnya.
Restu menyebut, kendala terbesar pembangunan SR di sejumlah daerah berada pada kesiapan lahan. Sebab, pemerintah pusat menetapkan sejumlah syarat ketat, mulai luas minimal lahan hingga status kepemilikan tanah.
“Minimal lahannya 6 hektare, ada juga tipe 4 hektare. Yang penting tanahnya clear and clean, tidak sengketa, dan akses jalannya memadai,” katanya.
Selain itu, lahan yang diajukan juga tidak diperbolehkan berupa area persawahan produktif.
“Tidak boleh sawah produktif lagi,” tegasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemkab Tulungagung menargetkan pembangunan SR berada di kawasan timur Rusunawa Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.
Namun, proyek tersebut masih menunggu izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas karena lokasi pembangunan berada di dekat aliran sungai dan membutuhkan akses jembatan. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri