RADAR TULUNGAGUNG – Isu transparansi anggaran daerah kembali menjadi sorotan di Tulungagung.
Kalangan mahasiswa menilai keterbukaan informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran perlu diperkuat agar masyarakat dapat memahami arah pembangunan sekaligus ikut mengawasi penggunaan uang publik.
Dorongan terhadap transparansi anggaran daerah tersebut mengemuka dalam audiensi antara mahasiswa dan DPRD Tulungagung yang digelar Rabu (24/6/2026).
Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan pentingnya akses informasi yang lebih luas agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan daerah.
Ketua Cabang PMII Tulungagung, Ahsanur Risqi, menegaskan bahwa pembahasan mengenai anggaran daerah tidak seharusnya menjadi isu yang hanya dipahami kelompok tertentu.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan hingga penggunaan anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Perhitungan anggaran ini bukan menjadi bahasan yang elitis. Ini bahasan yang populis. Masyarakat harus bisa melihat, memahami, bahkan mengawasi penggunaan anggaran daerah," ujarnya.
Menurut Ahsanur, keterbukaan informasi anggaran dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan.
Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui program prioritas pemerintah sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyatakan dukungannya terhadap peningkatan transparansi informasi publik, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami terus memastikan bagaimana perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah," katanya.
Marsono menjelaskan, penyajian data anggaran yang terbuka dan mudah dipahami akan membantu masyarakat mengetahui arah kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik harus utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat dapat menilai kebijakan secara lebih objektif dan konstruktif.
"Kami berharap data-data anggaran dapat dilihat secara utuh, bukan hanya sebagian. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami arah kebijakan pembangunan yang sedang dilaksanakan," jelasnya.
Dia menambahkan, prinsip keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
DPRD Tulungagung, lanjutnya, siap mendorong penyediaan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Prinsipnya, kami mendukung keterbukaan. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik memang harus dapat diakses dan dipahami masyarakat," tegasnya.
Dorongan transparansi anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan.(bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri