Radar Tulungagung - Usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung memasuki tahapan verifikasi. Setelah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengusulkan lahan seluas 5,2 hektare di kawasan Jepun, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) turun langsung melakukan survei lapangan sebagai bahan penilaian kelayakan lokasi.
Survei tersebut menjadi bagian penting sebelum pemerintah pusat memutuskan kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung. Berbagai aspek teknis menjadi perhatian tim KemenPU, mulai akses menuju lokasi, kondisi tanah, ketersediaan sumber air, jaringan listrik, hingga kondisi vegetasi di area yang diusulkan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Efif Sakti Wibowo, S.STP., mengatakan survei yang dilakukan KemenPU merupakan tahapan verifikasi terhadap usulan lahan dari pemerintah daerah.
"Survei ini merupakan bagian dari proses verifikasi terhadap lahan yang diusulkan pemerintah daerah. Beberapa aspek yang dinilai antara lain akses jalan, kondisi tanah, ketersediaan air, jaringan listrik, serta kondisi tanaman di lokasi," ujarnya.
Menurut Efif, hasil survei tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan apakah lokasi tersebut memenuhi syarat untuk dibangun Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi dari KemenPU dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, keputusan mengenai kelanjutan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Hasil survei nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan tahapan berikutnya. Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial," katanya.
Lahan yang diusulkan berada di sisi utara dan timur Rusunawa Jepun dengan luas sekitar 5,2 hektare. Pemerintah daerah menilai lokasi tersebut memiliki potensi untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, namun seluruh kelayakannya tetap harus melalui proses penilaian teknis dari kementerian terkait.
Selama proses verifikasi berlangsung, Pemkab Tulungagung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Hal itu dilakukan agar usulan pembangunan dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Kami dari daerah telah menyiapkan lahan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk proses selanjutnya kami menunggu arahan dan hasil evaluasi dari kementerian terkait," jelas Efif.
Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Editor : Rahiiq Al BachriSumber : Radar Tulungagung