Ikut terdampak rencana efisiensi anggaran, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tulungagung berang. Pasalnya, tingkat okupasi hotel saat ini sudah drop di angka 30 persen.
Ketua DPC PHRI Tulungagung, Nur Wakidun mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung rencana DPP PHRI untuk membuat laporan ke Presiden Prabowo.
Menurut dia, hal itu penting agar pemerintah pusat kembali mempertimbangkan kebijakan yang dinilai bakal merugikan bisnis PHRI ini.
Baca Juga: Terdampak Efisiensi Anggaran, Tinggal Segini Alokasi Bantuan Bedah Rumah di Tulungagung
"Memang harapan kita ada sebuah kajian ulang yang mana pos-pos efisiensi anggaran. Yang khususnya terbanyak di perjalanan dinas dan juga melibatkan perhotelan, restoran, hingga katering," jelasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Wakidun, okupansi perhotelan di Kota Marmer terpantau terus mengalami penurunan. Jika terus berlangsung, kondisi ini berpotensi menyebabkan banyak pengusuhan hotel-restoran kolaps.
Itu sebabnya, PHRI menilai kebijakan efisiensi melalui pemangakasan anggaran perjalanan atau kegiatan seremonial di lingkup pemkab bukan opsi yang baik. Sebab, hal itu dikhawatirkan bakal membuat bisnis hotel-restoran makin terpuruk.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran oleh Prabowo Capai Rp 750 Triliun Demi Makan Bergizi Gratis dan Danantara
"Kalau omzet pasti turun. Kalau saat ini kita tinggal mengoperasionalkan okupansi hanya sebatas 30-35 persen. Kan kegiatan pemerintahan itu menyumbangkan pendapatan sekitar 30-40 persen pendapatan perhotelan," kata dia.
Terlebih, bisnis hotel dengan fasilitas meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE) berharap banyak pada kegiatan kedinasan seperti halnya seminar, publikasi, atau forum-forum pemerintahan lain.
"Bahkan ada yang akuntansinya hanya sebatas 20 persen. Dampaknya di industri pariwisata sendiri. Ini multiplier effect. tidak bisa diputus satu persatu," ujar Wakidun.
Dia berharap pemerintah di tingkat pusat hingga daerah betul-betul memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini.
Dia juga meminta agar pemerintah tak sepenuhnya memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial di hotel-restoran.
Baca Juga: Nilai Refocusing Rp 30 M Berpotensi Membengkak, Ini Langkah Pemkab Tulungagugn untuk Efisiensi Anggaran
"Missalnya ada efisiensi penggunaan gedung pemerintahan. Paling tidak kan resto dan catering bisa terpakai. Makanya kita harapkan Ada kajian ulang oleh Pak Prabowo, oleh Kemenkeu, oleh Kementerian Dalam Negeri," sebutnya.
"karena hampir semuanya itu mengeluarkan Inpres keputusan masing-masing yang hampir semuanya merata ke efisiensi anggaran," terangnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra