TULUNGAGUNG – Usai muncul kabar tentang pengungkapan praktik pengoplosan pupuk di luar wilayah Jawa Timur (Jatim), jajaran DPRD Kabupaten Tulungagung berencana menggelar sidak dan monitoring di sejumlah titik distribusi pupuk.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Widodo Prasetyo, mengaku bahwa memang belum menerima informasi, baik berupa laporan resmi dari pemerintah maupun aduan masyarakat, terkait indikasi pemalsuan pupuk di wilayah Tulungagung.
Karena belum menerima laporan resmi, dia menilai perlu segera menggelar komunikasi lintas sektor di Tulungagung, utamanya dengan dinas pertanian terlebih dulu.
“Maka dari itu, saya koordinasi dengan Pak Kadin terkait ini. Kalau memang beredar di Tulungagung, di mana tempatnya, di mana kecamatannya, saya juga mau sidak, terutama ke kelompok tani,” tegasnya, Selasa (29/7/2025).
Dia menilai hal ini memang perlu segera ditindaklanjuti.
Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan dan swasembada pangan.
“Yang jelas kami sebagai wakil masyarakat, kami juga monitor. Kalau itu terkait masalah pupuk ndak sesuai dengan apa yang diprogram dari kementerian, kami sebagai pengawal program Pak Prabowo sampai di tingkat daerah, saya juga monitor,” sebut anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra ini.
Dewan, lanjut Widodo, ingin memastikan kesesuaian produk pupuk yang tersebar di lapangan.
Nah, hal ini juga akan dipadankan dengan peraturan daerah tentang penyaluran pupuk bersubsidi ke para petani.
Dalam beberapa hari terakhir juga beredar kabar yang menyebutkan bahwa sejumlah warga Tulungagung menjual beras bantuan dari pemerintah.
Meski terbilang jadi tindakan yang patut disayangkan, Widodo mengaku masih perlu waktu untuk mengonfirmasi kabar ini.
“Saya tak koordinasi dengan kepala Bulog,” sebutnya. (dit/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah