Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Klarifikasi Isu Blackout 7 Hari: Jenderal Tegaskan yang Dimaksud Keadaan Darurat, Bukan Listrik Padam Total

Natasha Eka Safrina • Sabtu, 7 Februari 2026 | 16:50 WIB

Klarifikasi isu blackout 7 hari: Jenderal tegaskan yang dimaksud adalah keadaan darurat 7 hari, bukan kepastian listrik padam total.
Klarifikasi isu blackout 7 hari: Jenderal tegaskan yang dimaksud adalah keadaan darurat 7 hari, bukan kepastian listrik padam total.

JAKARTA – Isu blackout 7 hari yang ramai diperbincangkan di media sosial kembali diluruskan oleh seorang purnawirawan jenderal. Ia menegaskan bahwa pernyataannya dalam sebuah podcast sebelumnya telah dipelintir dan keluar dari konteks. Yang ia sampaikan bukan prediksi kepastian listrik padam total, melainkan ajakan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat selama 7 hari.

“Yang saya sampaikan itu bukan blackout 7 hari. Narasi itu dipelintir. Saya bicara tentang keadaan darurat 7 hari, karena itu masa krisis daya tahan manusia,” ujarnya dalam diskusi lanjutan yang juga viral.

Ia menjelaskan, istilah tujuh hari digunakan untuk menggambarkan fase paling rentan dalam kondisi darurat mendadak, ketika sistem kehidupan modern terganggu dan manusia diuji secara fisik maupun mental. Fokus utamanya adalah kesiapan, bukan kepastian kejadian.

Baca Juga: PKH Tahap 1 Februari 2026 Ramai Cair di KKS BSI, Ini Fakta Terbaru KKS BRI dan Urutan Bank Penyalur Selanjutnya

Bukan Blackout, Tapi Skenario Darurat

Menurutnya, listrik padam hanyalah salah satu kemungkinan dampak dari kondisi darurat. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari cuaca ekstrem, banjir bandang, gempa bumi, hingga serangan siber (cyber attack). Karena itu, menyederhanakan narasi menjadi “blackout 7 hari” dianggap keliru dan menyesatkan.

“Lampu mati itu hanya salah satu akibat. Tidak selamanya blackout. Bisa karena alam, bisa karena kesengajaan pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ia menekankan bahwa keadaan darurat bersifat dadakan. Tidak ada jadwal pasti. “Maling datang tidak pernah pakai jadwal. Kalau masih tanya kapan, itu bukan darurat,” ujarnya dengan nada tegas.

Baca Juga: PKH Tahap 1 Tahun 2026 Resmi Cair! Ini Daftar KKS yang Sudah Masuk, Lalu Kapan Giliran KKS Bank BNI?

Efek Domino Sistem Modern

Dalam penjelasannya, sang jenderal menyoroti rapuhnya sistem modern yang terlalu bergantung pada efisiensi. Menurutnya, sistem modern bukan tidak canggih, tetapi memiliki banyak celah.

“Modern itu efisien, bukan tangguh. Selalu ada celah. Bahkan negara maju pun mewanti-wanti warganya untuk bersiap,” katanya.

Ia mencontohkan efek domino ketika satu sistem terganggu. Listrik mati bisa membuat ATM tidak berfungsi, kulkas tidak menyala, makanan rusak, air bersih terhenti, hingga komunikasi lumpuh. Dalam situasi seperti itu, kepanikan publik berpotensi muncul dengan cepat.

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mulai memikirkan kesiapsiagaan sejak sekarang, bukan saat kondisi sudah kacau.

Baca Juga: PKH BPNT Tahap 1 2026 Mulai Cair Bertahap, KKS Bank BSI Sudah Masuk, Mandiri Rp600 Ribu Masih Dipertanyakan

Force Majeure dan Pola Ancaman

Ia juga mengaitkan kondisi darurat dengan konsep force majeure, yakni keadaan di luar kendali manusia yang dapat terjadi karena faktor alam maupun ulah manusia. Menurutnya, banyak pakar hanya melihat persoalan dari sisi teori, sementara realitas di lapangan sering kali jauh lebih kompleks.

“Pakar itu mainnya di belakang meja. Yang saya bicarakan adalah operasi intelijen dan force majeure,” katanya.

Ia mengajak masyarakat belajar membaca pola ancaman dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa, bukan melihatnya secara parsial. Kemampuan menjahit “benang merah” antar kejadian disebutnya sebagai kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak framing.

Kritik terhadap Framing Media

Sang jenderal juga menyinggung adanya framing yang sengaja diarahkan untuk mengaburkan pesan utama. Menurutnya, fokus publik justru dialihkan hanya pada kata “blackout”, padahal inti pesannya adalah kesiapsiagaan menghadapi guncangan sistem.

“Blackout itu hanya pembuka. Ada sistem yang sedang digoyang. Ini bukan berdiri sendiri,” tegasnya.

Ia menilai framing semacam itu kerap muncul karena kepentingan tertentu, termasuk ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah narasi yang beredar, melainkan menganalisisnya secara kritis.

Baca Juga: Viral Klaim THR dan Kenaikan Gaji Pensiunan 2026 Sudah Pasti Cair, TASPEN Tegaskan Fakta Resmi yang Jarang Disorot

Ajakan Revolusi Pola Pikir

Di akhir penjelasan, ia mengajak masyarakat melakukan revolusi pola pikir. Menurutnya, bangsa yang tangguh adalah bangsa yang sadar, mampu berpikir mandiri, dan tidak mudah panik saat menghadapi krisis.

“Ini bukan soal dipercaya atau tidak. Ini soal belajar berpikir, membaca pola, dan bersiap,” ujarnya.

Ia berharap klarifikasi ini dapat menghentikan kesalahpahaman di publik. Fokus utama tetap pada keadaan darurat 7 hari sebagai bentuk kesiapsiagaan, bukan menebar ketakutan.

Editor : Natasha Eka Safrina
#force majeure #keadaan darurat