RADAR TULUNGAGUNG - Pernyataan mengejutkan kembali disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam forum resmi Rapimnas Kadin Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka membeberkan kondisi ekonomi Indonesia ketika dirinya pertama kali diberi tugas sebagai Menteri Keuangan.
Ia bahkan melontarkan kritik yang dinilai sebagai sindiran kepada Sri Mulyani terkait serangkaian kebijakan fiskal dan moneter yang disebutnya “salah semua”.
Purbaya menyebut kondisi ekonomi saat itu jauh dari kata normal.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik karena dianggap mempertegas isu lebih luas yang selama ini banyak dibicarakan: apakah kebijakan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya, khususnya di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, memang terlalu menekan laju ekonomi Indonesia.
Ia menggambarkan bahwa ketika dirinya masuk, ekonomi “direm habis”, bahkan arahnya “mengerikan” jika tidak segera diperbaiki.
Ekonomi Disebut Direm, Uang Beredar Nol
Menurut Purbaya, pertumbuhan uang beredar, indikator penting dalam menilai kelonggaran kebijakan moneter, sempat berada di titik hampir nol sepanjang 2023–2024.
Ia menyebut kondisi itu sebagai pengereman ekonomi yang berdampak besar terhadap sektor riil dan pergerakan investasi.
Ia merujuk pada teori Milton Friedman dan Ben Bernanke, yang menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak boleh hanya dilihat dari suku bunga, tetapi dari laju pertumbuhan uang.
Ketika uang beredar stagnan, sektor riil mati dan risiko resesi meningkat.
“Ekonomi kita direm. Saya tidak tahu sengaja atau tidak. Tapi kebijakannya salah semua,” tegas Purbaya.
Pemindahan Dana Ratusan Triliun untuk Menghidupkan Ekonomi
Purbaya kemudian menceritakan langkah pertamanya: memindahkan ratusan triliun dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia ke bank-bank komersial.
Ia menyebut langkah itu sebagai “injeksi kehidupan” bagi ekonomi.
Dari Rp 425 triliun uang pemerintah yang menganggur, ia memindahkan Rp200 triliun lebih ke perbankan agar tersalurkan ke sektor usaha.
Dampaknya, pertumbuhan uang beredar melonjak hingga 13,5 persen, yang menurutnya langsung menggerakkan ekonomi.
“Bulan berikutnya turun lagi ke 7,8 persen. Artinya, kalau tidak saya injek lagi, ekonomi kembali melambat,” ujarnya.
Bandingkan Era Jokowi dan SBY: Private vs Government
Purbaya juga membeberkan analisis menarik terkait pembandingan dua era pemerintahan: SBY dan Jokowi.
Menurutnya, di era SBY pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa mencapai 6 persen karena sektor swasta diberi ruang berkembang.
Sementara di era Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran justru membuat sektor swasta berjalan lebih lambat.
Ia menunjukkan data pertumbuhan kredit yang jauh lebih tinggi pada masa SBY.
Sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan kredit kerap stagnan bahkan negatif karena multiplier effect infrastruktur tidak tersalurkan dengan baik ke pelaku usaha.
Target Ekonomi 6–8 Persen Dinilai Realistis
Purbaya mengaku optimistis bahwa pertumbuhan 6, bahkan 8 persen, bukanlah angka yang mustahil jika sinkronisasi fiskal dan moneter berjalan baik, ekosistem investasi dibenahi, serta pasar domestik dijaga dari serbuan barang ilegal.
Ia juga mendorong perlindungan terhadap pasar domestik agar para pelaku usaha lokal dapat berkembang.
Mulai dari penertiban impor ilegal, thrifting ilegal, hingga rencana pembenahan industri baja dan sepatu akan menjadi fokus kebijakan.
“Kalau sudah sukses, jangan lupa bayar pajak,” katanya disambut tawa peserta acara.
Perbaikan Iklim Investasi Melalui Task Force Baru
Salah satu langkah strategis yang dijelaskan Purbaya adalah pembentukan task force khusus untuk menyelesaikan hambatan investasi.
Ia menegaskan akan memimpin langsung sidang mingguan untuk memutuskan persoalan yang menghambat investor.
Track record-nya sebagai pemimpin bottle necking disebutnya sudah terbukti, ketika ia dan tim berhasil menyelesaikan 193 kasus investasi senilai Rp894 triliun dalam periode sebelumnya.
Sindiran ke Sri Mulyani: “Majalah Ekonomis Juga Bego”
Dalam bagian lain, Purbaya menyelipkan humor satir yang kembali menyinggung kebijakan sebelumnya.
Ia menyebut bahwa bahkan majalah internasional The Economist pun salah memahami kebijakan moneter Indonesia karena “tidak tahu bahwa uangnya tidak hilang, hanya dipindahkan”.
Pernyataan itu semakin memicu persepsi publik bahwa Purbaya tengah memberikan sindiran keras kepada Sri Mulyani, yang sebelumnya menjadi pusat pengambil kebijakan fiskal.
Di akhir paparannya, Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah menjaga stabilitas, meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki iklim investasi, dan mengoptimalkan potensi sektor swasta.***
Editor : Vidya Sajar Fitri