
Dua tahun lamanya masyarakat Trenggalek memiliki sarana jitu untuk segera mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Di posko gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan (gertak) ini, data dan informasi pengaduan masyarakat tersebut diolah. Tak hanya kroscek data, petugas di posko ini sering kali harus verifikasi lapangan sendiri.
AGUS MUHAIMIN
Belasan warga terlihat antre di ruang tunggu. Di bagian ujung, terdapat seorang petugas berkerudung sedang bercakap-cakap serius dengan seorang warga. Mencatat dan mendengarkan keluhan atau informasi yang diberikan. Itu adalah pemandangan setiap hari di posko gertak.
Kondisi berbeda terlihat di ruangan lain. Sebuah ruangan yang seberapa luas itu penuh dengan seperangkat komputer berderet rapi. Di balik komputer ini, terdapat petugas-petugas yang fokus dengan bidang masing-masing. Mulai dari data soal pelayanan kesehatan, santunan, hingga rumah tidak layak huni. Mereka meng-kroscek data dari sedekah informasi warga yang dilaporkan ke posko ini dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu tingkat desa maupun kabupaten.
Asal boleh tahu, para stakeholder telah memiliki data di wilayah masing-masing terkait sosial masyarakat ini. Misalnya di dinas sosial dengan basic data terpadu atau data hasil musyawarah kelurahan dan musyawarah desa di tingkat desa dan kelurahan. Hanya , kondisi sosial masyarakat yang relatif dinamis jelas tidak bisa menjamin data tersebut tidak berubah. “Tugas kami yang harus kroscek, sudah masuk atau belum data mereka, terus bagaimana penanganannya,” kata Bangkit, seorang petugas.



