
Dua tahun lamanya masyarakat Trenggalek memiliki sarana jitu untuk segera mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Di posko gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan (gertak) ini, data dan informasi pengaduan masyarakat tersebut diolah. Tak hanya kroscek data, petugas di posko ini sering kali harus verifikasi lapangan sendiri.
AGUS MUHAIMIN
Berkecimpung di posko gertak, ada beberapa pengalaman yang tertambat di benak petugas. Seperti diungkapkan Azwar, petugas lainnya. Beberapa waktu lalu, terdapat seorang keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan penanganan dalam bidang kesehatan. Namun, kebetulan yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga luar kota, meskipun memang sudah berdomisili di Kota Keripik Tempe.
Para petugas ini hanya bisa menyarankan agar segera memproses perpindahan domisili dari tempat sebelumnya. Sebab, pemerintah tidak mungkin bisa mengakomodasi jika status kependudukannya berbeda. Hal ini dikhawatirkan akan berbenturan dengan program di daerah tempat tinggal yang bersangkutan.
Pada kondisi normal, proses pindah tempat ini jelas tidak menjadi masalah. Namun jika yang bersangkutan dalam kondisi sakit, jelas lain ceritanya. “Ya ikut kasihan juga karena memang membutuhkan bantuan,” kenangnya.
Yang paling menjengkelkan saat ada pemadaman listrik. Banyak laporan yang harus ditangani, tapi peranti lunak tidak bisa mendukung untuk hal tersebut. Padahal, tidak semua penanganan bisa dilakukan secara manual. “Kalau form untuk pelayanan kesehatan memang ada dari rumah sakit, jadi tidak masalah. Tapi kalau yang lain, semisal yang butuh tindakan dari dinas, itu harus dicetak, kan sudah online,” akunya.



