Belakangan, masyarakat mulai akrab dengan satu kata yaitu desil. Bukan istilah yang biasa dipakai sehari-hari, tapi sekarang menentukan cukup banyak hal: status penerima Program Keluarga Harapan, peluang anak masuk KIP Kuliah, dan kelak, boleh tidaknya membeli Pertalite dengan harga bersubsidi.
Obrolan soal ini muncul hampir bersamaan di warung kopi, grup WhatsApp RT, sampai media sosial. Banyak yang kaget begitu mengecek statusnya di laman BPS atau aplikasi Cek Bansos, lalu mendapati posisinya jauh dari perkiraan sendiri. Kegaduhan ini wajar terjadi, sebab menyangkut hal yang jarang dijelaskan terbuka kepada publik: bagaimana sebenarnya negara menilai kesejahteraan satu keluarga.
Apa Sebenarnya Desil Itu
Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), gabungan dari tiga basis data lama: Regsosek, DTKS, dan P3KE. Masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok, dari desil 1 yang paling rentan sampai desil 10 yang paling sejahtera.
Penentuannya tidak sesederhana melihat slip gaji. Kementerian Sosial dan BPS memakai puluhan variabel sekaligus, mulai dari kondisi fisik rumah, daya listrik, sumber air minum, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, sampai kondisi kesehatan dan disabilitas anggota keluarga.
Yang sering luput dipahami, perhitungan desil dilakukan atas satu rumah tangga, bukan satu individu. Jadi seseorang yang sedang menganggur atau berpenghasilan kecil bisa saja tetap tercatat di desil tinggi, kalau anggota keluarga lain dalam satu rumah punya kondisi ekonomi yang jauh lebih baik. Sebaliknya, kepala keluarga dengan penghasilan tetap bisa berada di desil bawah kalau kondisi rumah dan aset keluarganya memang masih terbatas.
Pemerintah punya alasan untuk memperbaiki sasaran subsidi lewat sistem ini. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran subsidi energi mencapai Rp272,95 triliun, naik lebih dari 20 persen dari tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyiapkan pembatasan BBM bersubsidi, dimulai dari kelompok desil 10 lebih dulu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan secara terbuka bertanya, mengapa orang mampu masih perlu menikmati BBM murah. Yang perlu diluruskan: sampai sekarang pembatasan Pertalite berdasarkan desil masih dikaji, belum jadi aturan yang berlaku. Warga tidak perlu buru-buru cemas soal ini, meski tetap perlu mengikuti perkembangannya.
Alasan yang Tidak Bisa Diabaikan
